Oneng Ngga Curang Loooh....

Bandung - Tim sukses Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki mulai menginventarisir indikasi kecurangan di Pilgub Jabar. Mereka menengarai adanya kecurangan dilakukan pasangan nomor urut 4, Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar.

"Banyak pelanggaran juga yang masuk dari pasangan nomor 4 seperti suara di Kabupaten Bandung ada yang milih Rieke-Teten tapi dianggap tidak sah. Mereka juga melihat di Cianjur ada bagi-bagi uang dan kami punya bukti," kata Juru Bicara Tim Rieke-Teten, Abdy Yuhana, kepada wartawan di Kantor DPD PDIP Jabar, Jl Pemuda Pelajar, Bandung, Senin (25/2/2013).

Pelanggaran lain juga ditemukan di daerah Ciamis. "Ada kepala desa mengarahkan memilih nomor 4 dengan diiming-imingi bantuan kepala desa. Juga terjadi di Cianjur, Ciamis, Kabupaten Bandung ada di DPT tapi tidak dapat kartu undangan memilih," katanya.

Tim Rieke-Teten menduga ada kecurangan masif. "Berdasarkan bukti-bukti semakin menguat dugaan kami adanya kecurangan yang terstruktur dan masif," simpulnya.

Tim Rieke-Teten pun akan melaporkan kecurangan ke MK. Rencananya laporan akan dilayangkan setelah rapat pleno penghitungan suara di KPU.

"Sambil menunggu rapat pleno, kami terus menunggu laporan dari kota-kota lain. Kami akan pidanakan atau lapor ke MK," tandasnya.

UULL No 22/2009 Pasal 310 : 12 Juta

VIVAnews - Jaksa penuntut umum dalam perkara kasus kecelakaan maut dengan terdakwa M. Rasyid Amirullah Rajasa, akan menghadirkan lima orang saksi dalam persidangan mendatang, 25 Februari 2013. Mereka antara lain para ahli yang menguasai dua kendaraan yang terlibat kecelakaan, yaitu BMW dan Daihatsu.

"Ada lima saksi yang akan dihadirkan yakni yang mengerti keadaan kendaraan dari BMW dan Daihatsu. Lalu menerangkan hasil labfor di TKP, dan saksi yang  menerangkan hasil visum korban," ujar JPU Teuku Rahman usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis 21 Februari 2013.

Rahman menjelaskan bahwa jaksa tidak akan memanggil semua saksi yang telah di-BAP oleh polisi. Menurut dia, hanya beberapa saksi yang dapat membuktikan dakwaan dari JPU. Dia juga tidak mempermasalahkan tidak hadirnya kekasih Rasyid pada hari ini, sebab kesaksiannya belum diperlukan.

"Kami lihat kapasitasnya kalau diperlukan keterangannya ya akan kami hadirkan. Yang penting, kalau sudah cukup jaksa membuktikan ya sudah," ujarnya. Kata dia, yang terpenting adalah saksi yang bisa membuktikan jika terdakwa menabrak Daihatsu Luxio.
Seperti diberitakan sebelumnya, Rasyid Rajasa didakwa dengan dakwaan primer Pasal 310 ayat 4 subsider Pasal 310 ayat 3. Dakwaan kedua, Pasal 310 ayat 2 Undang-undang Lalu Lintas no 22 tahun 2009 dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda RP12 juta. (eh)

Maaak... Oneng Jadi Gubernur DEPOOOK...!!!

Jakarta - Hasil penghitungan cepat (quick count) pemungutan suara Pemilihan Gubernur Jawa Barat (Jabar) menunjukkan bahwa pasangan Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar menang dalam satu putaran. Namun Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDIP Kota Depok menyatakan, pasangan yang diusungnya, Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki justru meraih kemenangan pada pesta demokrasi tersebut.

"Hasil survei yang kita lakukan hasilnya sangat berbeda dengan penghitungan cepat yang dilakukan oleh LSI. Kami menemukan fakta di seluruh Jawa Barat, pasangan kami justru lebih unggul dari pasangan Aher-Demiz," ujar ketua DPC PDIP Kota Depok, Hendrik Tangke Allo melalui siaran pers yang diterima detikcom, Senin (25/2/2013).

Hendrik mengatakan, keyakinan itu didasarkan dari hasil penghitungan manual terhadap kertas surat suara C-1 yang dilakukan oleh tim pemenangan Rieke-Teten. Bahkan, untuk di Depok, timnya menemukan fakta Rieke-Teten meraih suara hingga 33 persen.

"Padahal hasil hitung cepat versi LSI, suara pada pasangan PATEN hanya 21 persen. Ini didapat dari hasil penghitungan manual terhadap kertas suara C-1 di 2.843 TPS yang ada di Depok. Ini sungguh berbeda jauh dengan LSI yang ada di televisi," katanya.

Hendrik pun menduga, ada indikasi penggiringan opini publik agar Pilgub Jabar tersebut selesai dalam satu putaran.

"Saya khawatir, hal ini sengaja untuk menggiring opini publik agar Pilkada ini hanya satu putaran," katanya.

PDIP Depok pun berharap, seluruh elemen partai PDIP dan relawan Rieke-Teten mengawal dan melakukan pemantauan proses penghitungan suara yang akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar.

"Kami meminta agar bisa mengawasi penghitungan suara ini, mulai dari tingkat kelurahan sampai kota," ujarnya.

HP Slate 7

Barcelona - Hewlett-Packard (HP) akhirnya ikut nyemplung sebagai produsen perangkat Android, dimulai dengan meluncurkan tablet PC Android dengan harga terjangkau.

Beberapa waktu lalu HP mungkin masih percaya bahwa WebOS racikannya bakal mampu bersaing dengan Android. Tapi seiringnya waktu, sistem operasi hasil modifikasi dari Palm OS itu pun punah, ditelah popularitas Android dan iOS.

Mengaca dari kegagalan itu HP pun secara perlahan mulai meninggalkan WebOS, sejumlah developer yang bekerja membuat sistem operasi itu pun terpaksa dirumahkan
. Kini, produsen asal Amerika Serikat itu pun akhirnya terpikat oleh pesona si 'robot hijau'.

Perangkat Android perdana HP adalah sebuah tablet PC dengan spesifikasi yang menarik, prosesor ARM dual-core Cortex-A9 1,6 GHz, RAM 1 GB, memori internal 8 GB yang bisa diperbesar dengan MicroSD, layar 7 inchi 1240X 800 pixel, serta sistem operasi Android 4.1.2 AKA Jelly Bean.

Seperti dikutip detikINET dari The Verge, Senin (25/2/2013), hal paling menarik dari tablet pertama HP itu mungkn bukan spesifikasi teknisnya, melainkan harga jual yang dibanderol 'cuma' USD 169 atau setara Rp 1,6 juta.

HP Slate 7 rencananya akan dipasarkan mulai April 2013.

Kei Nishikori

Kejutan..untuk sekian lamanya baru ada  petennis putra dari Negara Asia yakni Kei Nishikori(Jpn) Def. Feliciano Lopes(ESP) 6-2,6-3  juara di kelas ATP-500,kelas ini sama dengan kejuaraan Tennis yang sedang berlangsung minggu ini di Dubai-UAE yang di ikuti oleh Novak Djokovic dan Roger Federer,hanya masalah hadiah yang kadang sedikit berbeda disini hadiahnya Total Financial Commitment: $ 1,353,550/Prize Money: $1,212,750.
Sementara di Dubai-UAE Total Financial Commitment: $ 2,413,300 dan Prize Money: $ 1,785,500,Tapi untuk point bagi sang juara sama saja sebanyak 500 Point.
Dalam pertandingan tadi,saya hanya sempat melihat di set-2,itu saja di saat pertandingan hampir berakhir ketika Kei Nisihikori unggul 4-2,ada yang berbeda dari penampilan Kei Nishikori saat ini yakni First Serve dia sekarang sudah begitu menyengat dan bertenaga,tidak seperti tahun lalu yang serve-nya masih klemer-klemer dan menjadi makanan empuk para Petennis Bule.
Memphis-Tennessee-USA/www.memphis.location-guides.com
Sementara untuk tehnik lainnya sudah tidak diragukan lagi,Kei Nishikori sangat komplet segala jenis pukulan dipunyai sebagai modal awal bagi dia untuk bisa tembus masuk 10 besar,memang ambisi pribadi Kei Nishikori adalah ingin menjadi Putra Asia pertama yang bisa Juara Grand Slam di Single,kalau untuk ganda petennis India yakni Mahes Bhupati,Rohan Bopana Cs sudah biasa juara Grand Slam,tapi untuk Single belum pernah terjadi hanya di sektor Wanita yakni Li Na yang juara Grand Slam Perancis Terbuka 2011.
Dan melihat cara main Kei Nishikori seperti tadi saya rasa bukan tidak mungkin,ambisi itu akan terwujud,apalagi lingkup hidup dia dimana dia tinggal yakni di Bradenton,Florida-USA,sangat mendukung karir-nya,tak sia-sia juga dia berlatih di Club Elite Nick Bollettieri-Florida,klub ini juga yang dulu menangani Maria Sharapova dimasa awal karirnya.
Jika Kei Nishikori bisa menjadi salah satu juara Grand Slam dari 4 kejuaraan Grand Slam yang ada yakni Australian Open,French Open,Wimbledon or US Open,bukan tidak mungkin akan menginspirasi bagi petennis putra Asia lainnya untuk tidak berkecil hati,bersaing dengan para petennis dari negara Eropa dan benua Amerika.
Memphis-USA/www.lonelyplanet.com
Bukan rahasia lagi selama ini pemain Tennis putra Asia selalu kalah bersaing jika melawan petennis Eropa/Amerika,selain karena masalah faktor tubuh yang kalah Tinggi dan kalah Kuat..juga masalah popularitas cabang Tennis di Negara Asia yang hanya populer di di negara-negara makmur/maju saja,contoh macam Japan,China,Korea dan Qatar serta UAE,sementara negara berikuntnya yang rajin mengadakan Turnament Tennis  berikutnya adalah Thailand,Malaysia,India dan Korea Selatan.
Indonesia masih tertidur lelap dan Pemerintahnya sibuk ngurusin politik yang tidak ada habisnya.
Salam Tennis Mania.

Jokowi Cuma Dapat 13 M

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya Basuki T Purnama (Ahok) berhak menerima dana operasional sebesar 0,15 persen dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta yang mencapai Rp26.670.448.766.000 atau sekira Rp26 triliun.

"Dalam peraturannya, kita boleh mengambil 0,15 persen dari total PAD. Tapi kami hanya mengambil cadangan 0,1 persen ya seperti itu. Jadi, 0,1 persen itu dibagi untuk Pak Gubernur dan saya," kata Ahok, di Balaikota DKI Jakarta, Senin (25/2/2013).

Dengan besaran persantase itu, maka masing-masing menerima tunjangan PAD per tahunnya kurang lebih Rp13 miliar. Ahok mengaku penerimaan dana operasional tersebut, sudah dilaporkan lengkap dalam situs pribadinya di www.ahok.org. "Saya bikin lengkap, kok. Laporannya ada di website saya," kata Ahok.

Tuyul Teriak Tuyul

Satu bulan telah berlalu. Entah telah diberlakukan atau belum. Namun jika sudah, maka saya berani berujar bahwa wacana moderasi admin pada setiap artikel di Kompasiana sebagai omong kosong belaka. Tak lebih hanya sebagai pengatas kepanikan sementara atas keberadaan akun yang menyerang institusi tertentu.
Faktanya bisa anda saksikan pada beberapa artikel di Kanal Bola. Terlihat jelas moderasi admin bak tak berlaku di kanal ini. Baik sebelum atau sesudah publish artikel.
Coba anda simak artikel yang ditulis oleh Kompasianer bernama akun “Gaban” (atau apa lah namanya) beberapa hari lalu. Ia menulis artikel pengakuan sebagai karyawan Halma yang sengaja dibayar untuk mengomentari kisruh sepak bola nasional.
Artikel tersebut lebih menjurus kepada fitnah ketimbang fakta. Menimbang ia tak menyertakan satu bukti apapun kecuali pengakuannya. Pengakuan, yang bahkan, setiap orang bisa mengarangnya.
Masih di hari yang sama, Kompasianer H.Muhyidin. Mem-publish artikel bahwa Sekjen PSSI berencana membentuk PSSI tandingan. Artikel itu pun (meski sebatas bercanda) sangat menjurus fitnah. Sebab tak ada satu pun media mainstream nasional yang mengutip pernyataan Halim Mahfudz seperti yang dilukiskan oleh H.Muhyidin.
Hari ini bahkan lebih parah lagi. Ada Kompasianer bernama akun sama dengan Sekjen PSSI, Halim Mahfudz. Isinya, silahkan anda nilai sendiri. Pertanyaannya: Apakah diperbolehkan bagi user untuk mempergunakan nama “seenaknya” (yang sama dengan tokoh publik), kemudian menulis artikel yang isinya seolah-olah berasal dari tokoh tersebut?.
Jika hal itu memang diperbolehkan, maka jangan salahkan bila pemilu 2014 mendatang, di kanal politik, akan bertebaran akun bernama “Prabowo Subiyanto”, “Jusuf Kalla”, “Mahfud MD”, dan lainnya. Bahkan saya pun berniat mengganti nama saya dengan salah satu tokoh publik yang terkenal. Aburizal Bakrie, misalnya. Ini pun sebatas niat dan bila memang diizinkan oleh pemilik “rumah”.
Intinya, tanpa mengurangi rasa segan dan hormat saya, Admin: Tolong tindak tegas akun-akun di kanal bola. Jujur saja, banyak para penulis handal di kanal bola yang “mengubur” dalam-dalam penanya hanya karena merasa terganggu dan jengah oleh keberadaan akun-akun tersebut. Setidaknya, saya pun -mulai hari ini- akan berpikir dua kali untuk menulis kembali di kanal ini.
Bagi rekan-rekan sekalian, hendaknya meninggalkan artikel-artikel provokatif seperti demikian. Anggurkan niat kita dari meng-klik serta mengomentari artikel-artikel tersebut. Lebih baik anda klik fitur “laporkan” jika menemui tulisan sarat fitnah seperti di atas. Dan hentikan saling beropini tanpa berdasarkan fakta, data, dan bukti awal.
Jadi, bagaimana admin dan bagaimana menurut yang lainnya?.
Salam neraka!
Maaf, tak ada hidangan

Gambar & Video : Ngintip Jupe Mandi Yuuuk.......

Watch "Mandi Bersama Bidadari" on YouTube

Anas Effendi Sang Penjaga Perpustakaan

Jakarta - Anas Effendi yang sudah resmi jadi Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah ini pernah mangkir dalam acara pelantikan pertama pada Kamis (14/2) lalu. Dalam pemberitaan Anas dikabarkan sedang sakit. Ternyata, ada alasan lain.

"Nggak saya tidak pernah sakit. Kemarin itu karena mendadak jadi kita perlu konfirmasi dulu," ujar Anas saat ditanya wartawan setelah bertemu Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama di Balai kota, Jakarta Pusat, Senin (25/2/2013).

Anas mengatakan, dirinya selama ini baik-baik saja. Saat acara pelantikan itu, dia harus berkomunikasi dengan pimpinan terlebih dulu. 

Anas Effendi sebelumnya menjabat sebagai walikota Jakarta Selatan. Namun, Gubernur DKI Jakarta Jokowi memindahkannya jadi Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah untuk beberapa tahun ke depan.

Sejumlah pihak ada yang mempertanyakan pergantian ini. Namun Jokowi tetap berpegang pada keputusannya.

Kalau Aher Kalah, Ngga Begini Omongannya Brooh

Simak omongan Curut berikut:
.
Sedih melihat Aher sudah merayakan kemenangan pilkada Gubernur Jawa Barat 2013 setelah mendapatkan informasi dari Quick Count. Sejatinya pilkada Jabar terburuk dari berbagai Pilkada maupun Pilpres yang lalu. Padahal seyogyanya dengan asumsi berjalannya waktu update data di penyelenggara “pesta rakyat”  ini akan semakin baik.  Beberapa informasi tentang buruknya penyelenggaraan Pilkada Jabar 2013 ini banyak ditemukan di media sosial.
Penulis merasakan sendiri bagaimana surat suara baru diberikan pada malam pesta pemilihan, itupun sebagian anggota keluarga tidak mendapatkan surat tersebut (padahal pada pilkada di level yang lebih rendah  hanya beda 2 bulan hal itu tidak terjadi).  Belum lagi informasi dari kawan penulis yang mengatakan bahwa mereka mendapatkan 3 surat untuk keempat anggota keluarganya (note : keluarga kawan penulis bukan simpatisan partai).   Sehingga penulispun protes untuk tidak memilih karena merasa proses pemilihan dijalankan asal-asalan.  Bagaimana bisa menghasilkan proses demokrasi yang bagus kalau prosesnya acakadut???
Harapannya Aher, sebagai inkumben, sudah selayaknya dapat mendorong pelaksanaan Pilkada yang Bersih, Jujur dan Adil sebagai bagian dari tugasnya.  Bukankah dalam demokrasi yang baik, bukanhanya hasil akhir semata yang  dilihat tapi bagaimana proses demokrasi berjalan dengan baik dan menjamin semua pihak bisa bertanding dalam semangat fair play..
Untuk itu, sudah sepantasnya Aher mau mengakui bahwa dengan proses demokrasi yang tidak berjalan baik sehingga dia mendorong untuk dapat dilakukan pemilu ulang atau setidaknya pilkada dua putaran (apalagi dengan beda tidak lebih 5 % dengan kandidat kedua) sambil melakukan perbaikan atas  proses pemilu yang diselenggarakan dibawah naungannya..semoga dapat terlaksana…kalau Aher masih punya jiwa fair play tentunya.

Aher Mundur, Dede Kabur, Oneng Gubernur, Gue?????

TEMPO.CO, Bandung - Ketua Budget Government Watch Dedi Haryadi menyatakan ada dugaan kredit bermasalah Bank Jabar untuk Koperasi Bina Usaha bentukan PT Alpindo Mitra Baja.

Pinjaman sebesar Rp 38,7 miliar pada 2012 itu rencananya dipakai untuk usaha simpan-pinjam 600-an karyawan perusahaan suku cadang alat berat tersebut dan 6.200 nasabahnya. “Pencairan kreditnya begitu mudah karena diduga ada campur tangan Gubernur sebagai pemilik saham mayoritas,” ujar Dedi seperti dimuat Majalah Tempo edisi 25 Februari 2013. 

Kecurigaan Dedi bersandar pada pemeriksaan Bank Indonesia pada Agustus-Desember 2012. Dalam audit itu, bank sentral menemukan pemberian kredit tak disertai dokumen yang valid. Data Koperasi, misalnya, tak disahkan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Sukabumi. Ada dugaan gaji karyawan dan skala usaha PT Alpindo digelembungkan. Ketika kredit disetujui, uang tak disalurkan langsung ke rekening karyawan, tapi ditarik pejabat Koperasi. 

Para auditor bank sentral memberi catatan, Bank Jabar tak memverifikasi laporan keuangan PT Alpindo dan Koperasi Bina Usaha serta tak mengecek kebenaran slip gaji karyawan. Faktanya, gaji karyawan PT Alpindo yang diajukan ke bank jauh di atas upah minimum regional Sukabumi. 

Upah minimum di kabupaten ini Rp 890 ribu, sementara Alpindo menyebut gaji minimal pekerjanya Rp 3,8 juta. Akibatnya, total gaji yang dibayarkan Alpindo setahun mencapai Rp 37,9 miliar. Padahal, dalam laporan keuangan, perusahaan hanya mengeluarkan Rp 14,8 miliar.

Skala usaha juga naik fantastis. Dari empat lini usaha senilai Rp 20,9 miliar pada 2010 naik menjadi 17 lini senilai Rp 288,8 miliar setahun kemudian. “Saat diperiksa, memang ada masalah,” kata Lucky Fathul Azis Hadibrata, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Bandung saat kredit dicairkan dan auditor turun lapangan. Lucky kini deputi komisioner Otoritas Jasa Keuangan. (Selengkapnya di Kredit Lancung dan Janji Peti Mati
)

Tempo mengecek hasil pemeriksaan itu ke PT Alpindo. Ini perusahaan lumayan besar di Cisaat, Sukabumi. Terletak di tengah permukiman penduduk, salah satu pabrik Alpindo berdiri di atas tanah 1,5 hektare. 

Menurut Pramudya, seorang pekerja, Alpindo punya tiga pabrik lain yang tersebar di Cisaat. “Di sini hanya membuat robot, suku cadang sepeda motor, dan suku cadang alat berat,” ujarnya. 

Bekerja dua tahun di Alpindo sebagai pembuat mesin bubut, Pramudya mengaku tak mendapat kredit dari Koperasi Bina Usaha. Bergaji Rp 1,2 juta sebulan, ia kaget ketika diberi tahu gaji minimal karyawan Alpindo Rp 3,8 juta seperti tertera dalam dokumen kredit. 

Nasib Pramudya sama dengan Sutisna. Meski sudah karyawan tetap, ia tak mendapat kredit. Cecep Rahman, tetangganya di Cibatu, mendengar percakapan Sutisna dan orang tuanya ketika petugas Bank Jabar mensurvei rumah. 

Meski mereka tak mengajukan permohonan pinjaman, rumah Sutisna ikut disigi karena dimasukkan ke daftar peminjam. Sebagai uang tutup mulut, “Saya diberi Rp 200 ribu,” kata Sutisna seperti ditirukan Cecep.

Umumnya karyawan mendapat pinjaman dengan rasio cicilan melewati 30 persen gaji--batas maksimal yang dibolehkan bank. Dedi Junaedi, manajer produksi pengelasan yang bergaji Rp 6,5 juta, misalnya, mendapat pinjaman Rp 100 juta. Tiap bulan gajinya dipotong perusahaan Rp 2.575.000 atau sekitar 40 persen. “Uang pinjaman saya ambil tunai ke Koperasi,” ujarnya.

Ayep Zaki, pemilik PT Alpindo, tak ada di empat pabriknya ketika disambangi. Begitu pula adiknya, Yodi Sirojudin--pemilik saham dan direktur pemasaran. Para karyawan mengatakan bos-bos mereka sedang punya urusan bisnis ke Thailand. Nomor telepon para bos juga tak aktif. 

Ahmad Heryawan menyangkal terlibat dalam pencairan kredit di Bank Jabar. Aher -begitu ia biasa disapa, semula bersedia memberi waktu wawancara dengan syarat pertanyaannya hanya yang berkaitan dengan pemilihan gubernur. 

Tapi, ketika didesak pertanyaan seputar kredit Bank Jabar, ia meradang. “Kalau soal itu, saya tak mau,” ujarnya. “Soal kredit itu fitnah besar, gua bisa lawan.” (Baca: Ahmad Heryawan: Itu Fitnah Besar)

Jakarta Punya Seribu Gereja di 2014

Dalam tulisan saya yang sebelumnya, yang sumbernya diambil dari hasil penelitian Tim Peneliti Yayasan Wakaf Paramadina, yang berjudul Negara Gagal Menjamin Kebebasan Beragama, timbul pertanyaan dari seorang kompasianer Abdul Soleh: Jika seandainya tidak ada “denominasi” maka jemaat dapat beribadah di gereja manapun. Hal ini akan mempermudah jemaat, daripada harus beribadah di gereja yang jauh dari tempat tinggalnya. “Denominasi” ini pula lah yang menyebabkan kebutuhan gereja di suatu wilayah padahal di wilayah itu sudah ada gereja yang bisa dimanfaatkan untuk beribadah.
Pertanyaan ini sering kita temui dalam kasus-kasus pendirian gereja. Sudah ada gereja di wilayah ini, mengapa tidak beribadah di gereja yang sudah ada? Kenapa harus membangun gereja lagi?
Gereja, pada definisinya adalah persekutuan orang Kristen. Tempat berkumpulnya orang Kristen. Karena disebut persekutuan, maka ada unsur komunitas di dalamnya. Ada gereja-gereja “tradisi”, disebut demikian, karena di dalam gereja tersebut unsur tradisi Indonesia dimasukkan. Contohnya Gereja Kristen Jawa, dimana bahasa Jawa kromo inggil digunakan dalam tata ibadah. Dengan demikian, tidak semua orang Kristen dapat mengikuti tata ibadahnya sekalipun ada terjemahannya. Demikian juga HKBP yang mengadopsi budaya Batak di dalam tata ibadahnya.
Selain dikelompokkan dalam komunitas budaya, gereja juga dikelompokkan dalam komunitas yang berlandaskan kekeluargaan. Dimana gereja “dipercaya” sebagai satu tubuh, sehingga satu bertumbuh, semua juga bertumbuh dalam iman. Dalam komunitas-komunitas gereja ini, jemaat terdaftar sebagai anggotanya, beberapa gereja menerbitkan kartu keanggotaan gereja. Sehingga, urusan kelahiran, pernikahan, kematian, dicatatkan dalam gereja tersebut.
Adanya komunitas, juga memungkinkan gereja dan jemaat untuk saling membantu. Misalnya membantu saat terjadi kesusahan, membantu memberikan bimbingan usaha, penyediaan modal usaha, menyediakan alkitab bagi yang tidak mampu membeli alkitab, piknik bersama, masak bersama, bisnis bersama, mengecat rumah teman dalam komunitas dan seterusnya. Tidak jarang, gereja memiliki koperasi simpan pinjam, toko buku, percetakan, sekolah, pelatihan marketing, pelatihan pengembangan karakter, berbagai training seperti multimedia, fotografi dan perpajakan, layanan penguburan, layanan konseling rumah tangga, kunjungan orang sakit, rehabilitasi narkoba, klinik, bursa tenaga kerja, lembaga bantuan hukum, gedung pertemuan yang disewakan, dan seterusnya.
Untuk memudahkan jemaat agar dapat saling tolong menolong satu sama lainnya, biasanya komunitas dibagi berdasarkan wilayahnya. Dari wilayah yang besar, dibagi lagi menjadi komunitas di wilayah yang lebih kecil, misalnya se-kecamatan atau se-kelurahan. Dengan demikian setiap anggota yang mengalami kesusahan dalam komunitas kecil tersebut dapat ditanggung bersama oleh jemaat lain dalam komunitas kecil tersebut.
Biasanya, komunitas terkecil berjumlah sekitar 10 orang. Yang sering berkumpul di hari biasa. Entah untuk berdoa bersama, atau melakukan kegiatan bersama. Jika jumlah komunitas menjadi banyak, maka diperlukan tempat ibadah di wilayah tersebut.
Denominasi, membedakan satu gereja dengan gereja yang lain. Secara esensi ajaran tidak ada perbedaan. Yang berbeda hanya ‘kultur’ di dalam gereja itu sendiri. Ada gereja yang suka gaya bernyanyi yang begini dan sementara gereja lain suka gaya bernyanyi yang begitu. Ada gereja yang “spesialisasinya” pengajaran, ada yang “spesialisasinya” kesembuhan, ada yang “spesialisasinya” mendoakan orang kerasukan setan, ada yang “spesialisasinya” bicara tentang kelimpahan harta, ada yang umum-umum saja, dan seterusnya.
Itulah sebabnya, jemaat tidak bisa begitu saja beribadah di gereja lain yang ada di suatu wilayah. Bisa saja sebagai jemaat tamu kalau mau. Atau mendaftarkan diri menjadi anggota jemaat di gereja tersebut. Namun, jika sudah terlanjur akrab dengan teman-teman di gereja lama, dan sudah terlanjur terbiasa dengan “gaya” tata cara peribadatan di gereja denominasi asal, biasanya memerlukan adaptasi untuk bergabung di gereja baru. Yang biasa beribadah di tempat yang nyanyinya bisa sambil lompat lompat dan bertepuk tangan dengan alat musik lengkap, tentu tidak nyaman beribadah di gereja yang bernyanyi dengan tenang, khidmat, diiringi organ dan paduan suara saja. Demikian sebaliknya.
Dengan demikian, jemaat umumnya lebih memilih tinggal dalam komunitas / denominasi sendiri, dan mengajukan permohonan tempat ibadah kepada pemerintah setempat. Karena akan sulit jika harus menumpang di gedung gereja lain, dimana pertemuan dalam komunitas gereja tidak hanya hari minggu. Ada banyak kegiatan kegiatan di hari biasa yang dilakukan, seperti latihan musik, pengajaran, doa, kegiatan-kegiatan administrasi umum seperti urusan keuangan gereja, penggajian staff, pencatatan anggota jemaat, dan sebagainya. Untuk mengakomodir keperluan komunitas tersebut, maka diperlukan gedung gereja baru.

Jokowi dan Pacar Barunya

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan bahwa Asisten Pemerintahan Sylviana Murni tidak akan menjadi Kepala Satpol PP DKI definitif. Posisi mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini hanya sebatas pelaksana tugas.

"Ini hanya pelaksana saja, karena belum dapat yang baru. Karena dia (Sylviana) kan Asisten Pemerintahan. Satpol PP kan di bawah kendali Asisten Pemerintahan," kata Jokowi Jumat (22/2/2013).

Saat ditanya siapa yang akan menggantikan Effendi Anas sebagai Kepala Satpol PP, Jokowi menyatakan orang tersebut harus bisa menangani keorganisasian Satpol PP. "Kandidatnya yang bisa mengorganisasi Satpol, sehingga bias membuat negara ini tertib juga ikut membantu polisi dalam hal keamanan kota," terangnya.

Siapapun yang akan menjadi Kepala Satpol PP, Jokowi berharap dapat membangun persepsi bahwa Satpol PP sudah dengan pola baru, paradigma baru yakni tegas namun tidak menggunakan tindakkan yang kasar.

Senada dengan Jokowi, Sekertaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Fadjar Panjaitan menjelaskan, pelantikan Sylviana Murni mejadi Plt Satpol PP tidak berkaitan dengan apa yang dilakukan Jokowi di Solo.

Fadjar menegaskan, meski Sylviana didaulat menjadi Plt Kepala Satpol PP, dia tidak akan diangkat menjadi pejabat definitif. "Enggak mungkin definitif, karena medannya berbeda, provinsinya berbeda sekali," kata Fadjar.
(ded)