Saturday, July 26, 2014

dirty way to be PRESIDENT 007

JILBAB IRIANA PUN DIBUANG KE COMBERAN

Iriana Lepas Jilbab Pasca Jokowi Menang

Samandayu

26 Jul 2014 | 17:42

TEMPO.co merilis foto-foto Jokowi mudik ke Solo bersama Iriana, istrinya. Dalam caption tertulis: Presiden terpilih, Jokowi dan istri, Iriana tiba menaiki pesawat AirAsia untuk pulang ke kampung halamannya di Solo, di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, 25 Juli 2014.

Yang unik, Iriana tampil tanpa jilbab. Iriana memang tidak berjilbab sebelumnya, dia terlihat memakai hijab pada medio Juli, pada masa kampanye. Dan beberapa kali tampil dengan menggunakan kerudung dalam acara debat capres cawapres.

Kini Bu Iriana tampil tanpa jilbab lagi. Ia tampak percaya diri dengan rambut pendek dan pakaiannya yang sederhana. Dalam foto tergambar senyum malu-malu Iriana yang menggemaskan jiwa dan raga.  Apa yang dilakukannya jelas hak asasi beliau. Tapi sebagian dari kita tentu bertanya, apa maksudnya Iriana mendadak jilbab (seperti yang disinggung Marissa Haque di twitter) menjelang pilpres. Apakah untuk menarik simpati umat Islam? Sehingga setelah Jokowi dinyatakan menang, maka Iriana tidak lagi menggunakan kerudungnya.

Waw, jangan-jangan Bu Iriana "terinspirasi" dari Marshanda, nih! Bedanya Bu iriana tidak pakai video-video puisi segala ya. Heheheu. Tapi saya yakin banyak muslimah di luar sana yang istiqomah mengenakan jilbab. Bukan semata-mata untuk mencitrakan diri atau untuk tujuan dan kepentingan tertentu. Jika hati sudah mantap, maka jika sudah memutuskan untuk berjilbab, maka akan konsisten dan berpegang teguh pada apa yang sudah dipilihnya.

Jadi bagi muslimah yang sudah berjilbab, disaranken untuk tidak mengikuti jejak Marshanda dan Bu Iriana. Sip kan?

#SIIIIP

JAKARTA SERIBU GEREJA SEJUTA PKI SINTING

Teka-Teki SKB 3 Menteri Mengenai Tempat Peribadatan Pasca Kemenangan Jokowi

Imam Prasetyo

21 Jul 2014 | 12:31

Artikel ini secara tidak langsung telah menyatakan keberterimaan kemenangan Jokowi-JK berdasarkan telusur hitung angka dari KPU berbasis C1 atau B1. Dan menerima kenyataan bahwa Jokowi memenangkan pilpres dengan selisih hanya 6 juta suara saja. Betul-betul sebuah kemenangan secara matematis belaka.

Meskipun ada upaya-upaya menolak hasil penghitungan dari Prabowo namun hanya menunda sebuah ucapan selamat kepada pemenang.

Penulis lebih ingin menohok mengapa Islam secara umum menggayungkan harapan ke Prabowo dan penulis juga meyakini para pendukung Jokowi tahu persis jawabannya apa? Apalagi dilihat profil para pemilih Jokowi yang memang sempurna menjadi biduk pembawa harapan bagi non muslim dan penganut aliran yang telah difatwakan sesat di Indonesia.

Dari judul, sudah menjelaskan langkah berikut atau halaman berikutnya (meminjam istilah Anas Urbaningrum) bagi pemerintahan Jokowi pasca memenangkan pilpres 2014 adalah memulai membayarkan harga untuk sebuah kemenangannya. Tentu saja para pendukung Jokowi tidak sedang mendonasikan suaranya begitu saja, akan selalu ada transaksional dengan para voters. Statemen tidak ada sebuah transaksi begitu Jokowi berucap adalah sebuah kilahan yang terlalu naif untuk dipercayai.

Penulis bahkan menyatakan Jokowi tidak akan pernah mengecap kemenangannya ini secara utuh dan memenangkannya penuh selama lima tahun kedepan. Riak-riak akan mulai bergulir pasca dilantiknya dirinya sebagai presiden yang akan mengemban amanat dari para pendukungnya.

Sebuah ironi yang sedang dibangun, kemenangan yang tidak substantif (pertama, hanya selisih 6 juta suara dan pada kota-kota besar yang kerap ribut gegara terkait judul artikel nyaris dimenangkan oleh Prabowo) membuat Jokowi akan meniti jembatan berlubang-lubang dengan tali temali dari ijuk yang rapuh. Ditambah dengan konfigurasi di Senayan yang semakin membuat Indonesia yang hebat menjadi wacana hambar untuk disantap sebagai pemasok gizi bangsa.

Kita memang tidak berandai-andai. Profil para pemilih dari kedua kubu memang menunjukkan format vis a visdan rasa yang dibangun lebih kuat nuansa pertempuran ideologis (atau jika kubu Jokowi mengingkari hal tersebut) karena jauh-jauh hari terbukti dan tersodorkan momentum kiri-kanan di tengah-tengah hiruk pikuk pilpres 2014

SKB 3 Menteri menjadi batu ujian pertama? Kita tunggu bersama-sama!

Salam Selisih 6 Juta Suara!

Pesan Video Prabowo Subianto | 25 Juli 2014

.
.
.
.
.
219.421 views
.
3.054 subscribes
.
.
9.305 comments
.
.
.
.
only 24 hours....
.
.
.
.
.

SALAM-SALAMAN LEBARAN : SBY vs MEGA , PRABOWO vs JOKOWI

Andai Prabowo Dan Jokowi Maaf-Maafan Lebaran Nanti

Giri Lumakto

26 Jul 2014 | 12:12

Lebaran atau awal bulan Syawal 1435 H yang (sepertinya) jatuh hari Senin 28 Juli 2014 nanti, menyiratkan kegembiraan dan keharuan. Gembira secara ruhani memenangkan diri atas hawa nafsu. Gembira secara fisik karena bisa berkumpul bareng keluarga besar saat Lebaran nanti. Keharuan pun tercipta. Ada rasa rindu akan sosok yang telah tiada Lebaran ini. Padahal Lebaran tahun lalu masih sempat sungkem dan maaf-maafan. Semua rasa ini bercampur baur. Dan semoga semua orang merasakan kegembiraan Lebaran nanti.

Begitupun harapan saya kepada Capres terpilih Joko Widodo dan sang Capres sebelah Prabowo Subianto agar mau saling maaf-maafan Lebaran nanti. Tidak sekadar melalui sosial media ataupun press conference misalnya. Tapi bertemu langsung, bersalaman dan saling tulus meminta maaf. Tidak sekadar atas kesilapan individu, namun kesalahan yang dibuat selama Pilpres. Sehingga, ada beberapa hal yang bisa terlihat oleh publik. Dan berikut saya coba perkirakan hasil maaf-maafan Jokowi-Prabowo.

1. Mengademkan suasana Pilpres yang kian panas

Ya, dengan saling memaafkan sangat diharapkan suasana yang kembali adem ayem. Terutama dari fihak Prabowo yang selama ini selau reaktif dan proaktif melontarkan segala tudingan. Sedang fihak Jokowi hanya mencoba mencounter dan mempersilakan bila semua menuju jalur hukum. Sikap Prabowo yang keras dan cenderung arogan, semoga bisa luluh saat mau minta maaf kepada Jokowi. Dan fihak Jokowi akan berusaha menjaga kepercayaan Prabowo untuk terus bergerak cepat untuk Indonesia. Potensi hambatan pada pemerintahan Jokowi-JK nanti hilang. Dan kini malah siap mendukung Gerak Cepat pemerintahan Jokowi-JK.

2. Oknum dan pihak-pihak disekitar Capres bisa sadar diri

Terutama pihak-pihak yang mengkompori kubu Prabowo. Mereka selama ini lebih banyak berbicara ngawur dan tidak dewasa. Pada saat maaf-maafan Prabowo-Jokowi nanti, bisa sadar diri dan menjadi warga negara yang baik - kembali. Bukan malah memperkeruh kondisi paska Pilpres, namun menjadikannya lebih adem ayem. Kedua kubu Timses Capres pun wajin maaf-maafan. Tidak ada lagi dendam. Dan semua bahu-membahu mendukung Gerak Cepat pemerintahan Jokowi-JK. Semua bersatu untuk Indonesia.

3. Agar Lebaran tidak diulang

Dengan Jokowi-Prabowo saling maaf-maafan, tentunya, publik tidak ingin Lebaran ulang. Nanti harus mudik ulang. Mempersiapkan tetek bengek Lebaran ulang. Tapi sisi positifnya, THR bisa diulang.

Hehehe... (^o^)v

Sumber: (ilustrasi: troll.me)

Salam damai,Solo, 26 Juli 201412:00 pm

apps COPAS.ALL via CHROME BETA untuk perangkat android

Uskup Kupang Arogan dan Preman?

Roman Rendusara

22 Jul 2014 | 10:54

Sumber Gambar : di sini

Dunia maya sontak heboh. Laman seorang pengguna facebook beralamatdi sini mengecam tindakan tak layak dipuji ini, “jangan ditiru”. Apa latar? Saya coba menyisir link yang dimaksud. Kaget bukan main seorang gembala umat Katolik di Keuskupan Agung Kupang ini melakukan tindakan di luar dugaan umat awam seperti saya. Peristiwa ini sepertinya dilakukan di dalam sebuah gereja seperti yang dipostingkan oleh pengguna youtube,Joshua Sinaga.

Mgr. Petrus Turang, Uskup Kupang kelahiran Minahasa, Sulawesi Utara ini menghardik dan menampar kecil imamnya. Pasalnya, sang imam tidak tunduk dan mencium cincin uskup yang ada di jari tangannya. Ia berang dengan sikap salah seorang imamnya yang tidak mencium cincin seperti dilakukan rekan – rekan imam lainnya.

Menurut tradisi, orang Katolik harus mencium tangan uskup. Tindakan ini sebagai bentuk penghormatan untuk penerus St Petrus. Sebenarnya yang dicium adalah cincin uskup. Cincin uskup adalah lambang ikatan sucinya dengan Gereja, “perkawinan” uskup dengan Gereja sebagai mempelainya. Biasayanya dilakukan dengan berlutut satu kaki, manakala uskup berada dalam wilayah Keuskupannya, atau berdiri, manakala uskup berada di luar wilayahnya.

Sebagai manusia biasa kita pasti memahami, imam/pastor secara hirarkhi gerejawi berada di bawah uskup. Ketaatan pastor/imam hanya pada uskup, kecuali imam biarawan yang juga taat pada pimpinan tarekatnya masing – masing. Nah, andai dia menegur itu wajar. Tapi persoalan bagaimana cara dan atau di mana tempat yang layak untuk menegur seorang bawahan juga harus dipertimbangkan. Correctio fraterna mendapat jawaban tepat – jika ingin menegur saudaramu, panggil dia, masuk ke dalam tempat tersembunyi dan berbicaralah dengan empat mata dari hati ke hati. Begitu pesan magister saya ketika masa – masa pembinaan rohani. Saya kira ini yang mesti dihidupi juga oleh para gembala umat. Apalagi uskup sebagai “panutan” dalam Gereja Katolik.

Nah, apakah Uskup Kupang, Mrg Petrus Turang pantas disebut arogan dan preman? Saya tidak membela atau justru memojokan tindakan ini. Hanya sebuah harapan melambung tinggi. Marilah kita memaknai peristiwa ini dengan bijak dan cerdas.

KETIKA USKUP MENAMPAR PASTOR

Uskup Kupang Arogan dan Preman?

Roman Rendusara

22 Jul 2014 | 10:54

Sumber Gambar : di sini

Dunia maya sontak heboh. Laman seorang pengguna facebook beralamatdi sini mengecam tindakan tak layak dipuji ini, “jangan ditiru”. Apa latar? Saya coba menyisir link yang dimaksud. Kaget bukan main seorang gembala umat Katolik di Keuskupan Agung Kupang ini melakukan tindakan di luar dugaan umat awam seperti saya. Peristiwa ini sepertinya dilakukan di dalam sebuah gereja seperti yang dipostingkan oleh pengguna youtube,Joshua Sinaga.

Mgr. Petrus Turang, Uskup Kupang kelahiran Minahasa, Sulawesi Utara ini menghardik dan menampar kecil imamnya. Pasalnya, sang imam tidak tunduk dan mencium cincin uskup yang ada di jari tangannya. Ia berang dengan sikap salah seorang imamnya yang tidak mencium cincin seperti dilakukan rekan – rekan imam lainnya.

Menurut tradisi, orang Katolik harus mencium tangan uskup. Tindakan ini sebagai bentuk penghormatan untuk penerus St Petrus. Sebenarnya yang dicium adalah cincin uskup. Cincin uskup adalah lambang ikatan sucinya dengan Gereja, “perkawinan” uskup dengan Gereja sebagai mempelainya. Biasayanya dilakukan dengan berlutut satu kaki, manakala uskup berada dalam wilayah Keuskupannya, atau berdiri, manakala uskup berada di luar wilayahnya.

Sebagai manusia biasa kita pasti memahami, imam/pastor secara hirarkhi gerejawi berada di bawah uskup. Ketaatan pastor/imam hanya pada uskup, kecuali imam biarawan yang juga taat pada pimpinan tarekatnya masing – masing. Nah, andai dia menegur itu wajar. Tapi persoalan bagaimana cara dan atau di mana tempat yang layak untuk menegur seorang bawahan juga harus dipertimbangkan. Correctio fraterna mendapat jawaban tepat – jika ingin menegur saudaramu, panggil dia, masuk ke dalam tempat tersembunyi dan berbicaralah dengan empat mata dari hati ke hati. Begitu pesan magister saya ketika masa – masa pembinaan rohani. Saya kira ini yang mesti dihidupi juga oleh para gembala umat. Apalagi uskup sebagai “panutan” dalam Gereja Katolik.

Nah, apakah Uskup Kupang, Mrg Petrus Turang pantas disebut arogan dan preman? Saya tidak membela atau justru memojokan tindakan ini. Hanya sebuah harapan melambung tinggi. Marilah kita memaknai peristiwa ini dengan bijak dan cerdas.

7 GERWANI DI KABINET ENDONESAH 1/2 HEBAT

Anggota pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Eva Kusuma Sundari, mengatakan Jokowi sangat terbuka terhadap usulan menteri dari kaum perempuan dalam kabinet baru nanti. “Kalau prosesnya, kami sangat partisipatoris,” kata Eva saat dihubungi Tempo, Jumat, 25 Juli 2014. 

Pemerintahan Jokowi, menurut Eva, tak mengharuskan perempuan mengisi pos-pos tradisional seperti Menteri Pemberdayaan Perempuan atau Menteri Kesehatan, melainkan bisa di posisi mana pun, bahkan Menteri Pertahanan. “Asalkan kapasitasnya oke, serta masuk dalam lima kriterianya Jokowi,” ujarnya. 

Namun Eva menilai selama ini kaum perempuan cenderung tak aktif dalam mengajukan nama-nama untuk mengisi posisi menteri. Jokowi, menurut Eva, sebenarnya sangat mempersilakan untuk diajukannya kaum perempuan dalam kabinetnya nanti. (Baca juga:Penyusunan Kabinet ala Jokowi Dipuji)

Dengan sistem susunan kabinet secara terbuka yang dilakukan Jokowi, kata Eva, penting bagi perempuan untuk serius mendorong kaum mereka sendiri dalam mengisi pos-pos kementerian strategis. “Mereka protes, tapi enggak ngajuinnama,” ujarnya. (Baca juga: Menteri Pilihan Rakyat Dirilis Agustus Ini)

Pengamat Pertahanan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jaleswari Pramodhawardani, menilai visi-misi Jokowi-JK memberikan ruang bagi kaum perempuan dalam berpolitik. “Artinya bisa dibaca dalam politik ini, perempuan bisa menduduki peluang yang sama di kementerian,” tuturnya yang kebetulan berasal dari kaum perempuan.

Menurut dia, untuk posisi Menteri Pertahanan masih ada anggapan di masyarakat bahwa posisi terebut diisi oleh kaum laki-laki. “Biasanya jadi domain laki-laki,” ujarnya ketika dihubungi Tempo, Jumat, 25 Juli 2014.

Jaleswari menilai hal sebaliknya juga terjadi pada kementerian-kementerian yang terkait dengan urusan sosial, kesehatan, atau perempuan. “Hal-hal sosial itu cenderung perempuan. Mindsetini belum sepenuhnya hilang." 

Menurut Jaleswari, dalam penentuan susunan kabinet, selain persoalan gender, penting pula untuk melihat apakah mereka yang terpilih mempunyai kemampuan berpolitik yang baik. “Bagaimana leadership-nya,” katanya.

Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada 22 Juli lalu. Sebelun pelantikan yang rencananya akan dihelat pada 20 Oktober mendatang, Jokowi-JK memberi kesempatan kepada rakyat untuk memberikan usulan nama-nama calon menteri dalam kabinetnya nanti.

Dalam akun Facebook resmi kubu Jokowi-JK, publik diminta berpartisipasi untuk memberi pandangan mengenai siapa yang cocok menjadi pembantu presiden dan wakil presiden pada periode mendatang, yaitu melalui kabinet alternatif usulan rakyat (KAUR). Jokowi pun sudah mengonfirmasi langkah ini dilakukan oleh timnya. 

GGS eps. 115 : lawan PRABOWO cukup sewa seekor BUYUNG

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ida Budiati mengatakan, KPU telah menunjuk Adnan Buyung Nasution sebagai pengacara atas gugatan hasil Pilpres kubu Prabowo-Hatta di Mahkamah Konstitusi (MK). KPU menyatakan telah siap melayani gugatan pilpres di MK.

“Kami akan mempertanggungjawabkan hasil proses Pilpres ini. Kami meyakini proses pilpres telah dilakukan dengan baik dan bila ada gugatan dari salah satu peserta, tugas kami menjelaskan dan membuktikan,” ujar Ida Budiati kepada SP di Jakarta, Jumat (25/7).

Menurut Ida, langkah hukum kubu Prabowo-Hatta merupakan bagian proses pemilihan presiden. Proses ini harus dilihat sebagai bagian dari kewajiban KPU memberikan penjelasan.

“Dan yang kami pahami ini bagian konsep pemilu. Gugatan merupakan bagian dari pelaksanaan demokrasi untuk adanya keadilan pemilu,” tuturnya.

MERAHKAN ENDONESAH MARAHKAN UMATNYA MURAHKAN AKHLAKNYA

Beredar kabar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengubah kebijakan seragam sekolah untuk peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah. 

Kebijakan baru itu mengatur penggunaan seragam Betawi pada setiap hari Jumat bagi siswa-siswi di Jakarta menggantikan seragam Muslim yang biasa dipakai.

Wakil Gubernur, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, membantah telah mengeluarkan kebijakan tersebut. 

Aturan itu tercantum dalam surat edaran nomor 48/SE/2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah. Surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Lasro Marbun, dan tembusannya ke Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Asisten Kesmas Sekda DKI Jakarta, Kepala BKD DKI Jakarta, serta Kepala Biro Dikmental Setda DKI Jakarta. 

Di dunia maya beredar kabar aturan itu terjadi saat Basuki menjabat sebagai Plt Gubernur DKI.

"Pokoknya semua kebijakan yang jelek-jelek, pasti Ahok-lah. Gue bingung begitu. Pokoknya yang sial Ahok aja," kata Ahok, saat diwawancara kemarin.

Dia merasa berulang kali dituding membuat kebijakan yang tidak pro-rakyat. Tudingan semacam ini, kata Ahok, sengaja diciptakan oleh pihak yang tidak ingin ia menjabat sebagai Gubernur di DKI setelah Joko Widodo berlaga di Pilpres. 

Ahok pun langsung bertanya kepada Kadis Pendidikan, Lasro Marbun, melalui blackberry messenger. Jawaban Lasro yang saat itu datang langsung ditunjukkan ke wartawan. Ini isi pesan singkat Lasro ke Ahok.

"Lapor pak, kita tidak memaksakan pak, dan terus kita monev (monitor dan evaluasi) pasca lebaran kita evaluasi lagi pak. Saya sudah kumpulkan seluruh kepsek, supaya tidak dipaksakan penerapan Permendikbud no.45 thn 2014 tentang pakaian seragam sekolah, disesuaikan dengan sikon murid. Saya akan evaluasi," demikian isi pesan singkat Lasro ke Ahok.

PKI SINTING : MASJID DAN MUSHOLLA DAN GEREJA DAN KUIL DAN PURA DILARANG PASANG DAN SETEL SPEAKER TOA KERAS-KERAS

Beredar kabar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengubah kebijakan seragam sekolah untuk peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah. 

Kebijakan baru itu mengatur penggunaan seragam Betawi pada setiap hari Jumat bagi siswa-siswi di Jakarta menggantikan seragam Muslim yang biasa dipakai.

Wakil Gubernur, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, membantah telah mengeluarkan kebijakan tersebut. 

Aturan itu tercantum dalam surat edaran nomor 48/SE/2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah. Surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Lasro Marbun, dan tembusannya ke Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Asisten Kesmas Sekda DKI Jakarta, Kepala BKD DKI Jakarta, serta Kepala Biro Dikmental Setda DKI Jakarta. 

Di dunia maya beredar kabar aturan itu terjadi saat Basuki menjabat sebagai Plt Gubernur DKI.

"Pokoknya semua kebijakan yang jelek-jelek, pasti Ahok-lah. Gue bingung begitu. Pokoknya yang sial Ahok aja," kata Ahok, saat diwawancara kemarin.

Dia merasa berulang kali dituding membuat kebijakan yang tidak pro-rakyat. Tudingan semacam ini, kata Ahok, sengaja diciptakan oleh pihak yang tidak ingin ia menjabat sebagai Gubernur di DKI setelah Joko Widodo berlaga di Pilpres. 

Ahok pun langsung bertanya kepada Kadis Pendidikan, Lasro Marbun, melalui blackberry messenger. Jawaban Lasro yang saat itu datang langsung ditunjukkan ke wartawan. Ini isi pesan singkat Lasro ke Ahok.

"Lapor pak, kita tidak memaksakan pak, dan terus kita monev (monitor dan evaluasi) pasca lebaran kita evaluasi lagi pak. Saya sudah kumpulkan seluruh kepsek, supaya tidak dipaksakan penerapan Permendikbud no.45 thn 2014 tentang pakaian seragam sekolah, disesuaikan dengan sikon murid. Saya akan evaluasi," demikian isi pesan singkat Lasro ke Ahok.

PALU ARIT DAN PALANG HARUS DIPASANG DI TIAP RUANG KELAS DAN KANTOR SERTA TOKO SERTA MALL SERTA PASAR SERTA WC UMUM

Beredar kabar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengubah kebijakan seragam sekolah untuk peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah. 

Kebijakan baru itu mengatur penggunaan seragam Betawi pada setiap hari Jumat bagi siswa-siswi di Jakarta menggantikan seragam Muslim yang biasa dipakai.

Wakil Gubernur, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, membantah telah mengeluarkan kebijakan tersebut. 

Aturan itu tercantum dalam surat edaran nomor 48/SE/2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah. Surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Lasro Marbun, dan tembusannya ke Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Asisten Kesmas Sekda DKI Jakarta, Kepala BKD DKI Jakarta, serta Kepala Biro Dikmental Setda DKI Jakarta. 

Di dunia maya beredar kabar aturan itu terjadi saat Basuki menjabat sebagai Plt Gubernur DKI.

"Pokoknya semua kebijakan yang jelek-jelek, pasti Ahok-lah. Gue bingung begitu. Pokoknya yang sial Ahok aja," kata Ahok, saat diwawancara kemarin.

Dia merasa berulang kali dituding membuat kebijakan yang tidak pro-rakyat. Tudingan semacam ini, kata Ahok, sengaja diciptakan oleh pihak yang tidak ingin ia menjabat sebagai Gubernur di DKI setelah Joko Widodo berlaga di Pilpres. 

Ahok pun langsung bertanya kepada Kadis Pendidikan, Lasro Marbun, melalui blackberry messenger. Jawaban Lasro yang saat itu datang langsung ditunjukkan ke wartawan. Ini isi pesan singkat Lasro ke Ahok.

"Lapor pak, kita tidak memaksakan pak, dan terus kita monev (monitor dan evaluasi) pasca lebaran kita evaluasi lagi pak. Saya sudah kumpulkan seluruh kepsek, supaya tidak dipaksakan penerapan Permendikbud no.45 thn 2014 tentang pakaian seragam sekolah, disesuaikan dengan sikon murid. Saya akan evaluasi," demikian isi pesan singkat Lasro ke Ahok.

PKI SINTING : MULAI 4 AGUSTUS TIAP HARI JUMAT PELAJAR DILARANG PAKE BAJU MUSLIM

Beredar kabar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengubah kebijakan seragam sekolah untuk peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah. 

Kebijakan baru itu mengatur penggunaan seragam Betawi pada setiap hari Jumat bagi siswa-siswi di Jakarta menggantikan seragam Muslim yang biasa dipakai.

Wakil Gubernur, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, membantah telah mengeluarkan kebijakan tersebut. 

Aturan itu tercantum dalam surat edaran nomor 48/SE/2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah. Surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Lasro Marbun, dan tembusannya ke Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Asisten Kesmas Sekda DKI Jakarta, Kepala BKD DKI Jakarta, serta Kepala Biro Dikmental Setda DKI Jakarta. 

Di dunia maya beredar kabar aturan itu terjadi saat Basuki menjabat sebagai Plt Gubernur DKI.

"Pokoknya semua kebijakan yang jelek-jelek, pasti Ahok-lah. Gue bingung begitu. Pokoknya yang sial Ahok aja," kata Ahok, saat diwawancara kemarin.

Dia merasa berulang kali dituding membuat kebijakan yang tidak pro-rakyat. Tudingan semacam ini, kata Ahok, sengaja diciptakan oleh pihak yang tidak ingin ia menjabat sebagai Gubernur di DKI setelah Joko Widodo berlaga di Pilpres. 

Ahok pun langsung bertanya kepada Kadis Pendidikan, Lasro Marbun, melalui blackberry messenger. Jawaban Lasro yang saat itu datang langsung ditunjukkan ke wartawan. Ini isi pesan singkat Lasro ke Ahok.

"Lapor pak, kita tidak memaksakan pak, dan terus kita monev (monitor dan evaluasi) pasca lebaran kita evaluasi lagi pak. Saya sudah kumpulkan seluruh kepsek, supaya tidak dipaksakan penerapan Permendikbud no.45 thn 2014 tentang pakaian seragam sekolah, disesuaikan dengan sikon murid. Saya akan evaluasi," demikian isi pesan singkat Lasro ke Ahok.

PKI SINTING PENGHUNI SURGA

Alhamdulillah, Prabowo Tidak Menang

Suko Waspodo

26 Jul 2014 | 10:23

Itulah yang terucap secara lahir maupun batin oleh rakyat tatkala akhirnya Prabowo tidak memenangi pilpres di negeri ini. Lebih-lebih apabila kita mencermati perilaku Prabowo dalam menyikapi penetapan KPU. Pernyataan pengunduran dirinya dari pilpres sebelum penetapan oleh KPU namun kemudian tetap menuntut ke MK, sungguh perilaku yang seenaknya sendiri alias waton suloyo.

Lebih berbahaya lagi adalah perilakunya dengan membuat video pidato di Youtube. Kalau kita mencermati maka akan kita rasakan nuansa penghasutan. Berbagai fitnah dia ucapkan di videonya itu. Berbicara tentang pentingnya menjunjung demokrasi tetapi nyatanya mencederai pilpres. Menilai KPU tidak jujur dan terlibat politik uang, padahal kenyataan di beberapa daerah justru kubunya yang bagi-bagi uang kepada rakyat menjelang waktu pemungutan suara pilpres yang lalu. Dengan sombongnya dia menyatakan diri setara dengan Mahatma Gandi, Martin Luther King dan Nelson Mandela padahal kenyataannya dia terlibat pelanggaran HAM dalam kasus penculikan mahasiswa dan para aktifis pada tahun 1998. Dan masih banyak lagi pemutarbalikan fakta yang dia sampaikan dalam video di Youtube itu. Sungguh berbahaya!

Sekarang marilah kita mengucap syukur bahwa Prabowo tidak memenangi pilpres. Kita tidak ingin negara ini dipimpin oleh orang yang paranoid seperti dia. Namun kita juga senantiasa harus hati-hati dengan gerakan dia dan antek-anteknya.Mari kita kawal rakyat agar tidak terhasut oleh Prabowo.

Salam damai penuh cinta.

PKI SINTING PENISTA ISLAM VIA PKS

PKS, Sudahlah !

Pendeta Sederhana

26 Jul 2014 | 11:25

Setelah kata “Bocor….”, kini “ Curang….” Menjadi main menu pembicaran kubu Prabowo Hatta menyikapi hasil rekapitulasi pilpres oleh KPU.

Publik heran atas tuduhan kecurangan  yang tiba-tiba diteriakkan hingga pidato yang diunggah di Youtube. Pasalnya hingga tanggal 19/07/2014 pihak Prabowo-Hatta masih yakin dengan klaim kemenangan mereka berdasarkan rekapitulasi C1 internal milik PKS dan mereka juga telahmelaksanakan acara ibadah syukur kemenangan di JCC dengan klaim kemenangan 1.6% selisih suara dari pasangan Jokowi-JK.

Sehari setelah pilpres yakni tanggal 10-07-2014 PKS sendiri mengklaim sudah mendapatkan  hasil rekapitulasi berbasis C1 yang mereka klaim dikumpulkan oleh relawan mereka dari seluruh TPS. Luar biasa!!!  Dalam tempo 1 hari rekap  setengah jutaan TPS mampu dikumpulkan oleh PKS. Benar-benar menggelikan. Sampai akhirnya terdeteksi bahwa klaim rekapitulasi tersebut sama persis dengan hasil survey yang mereka sudah pernah keluarkan tanggal 05-07-2014 sampai dengan koma nya.

Melihat kejanggalan ini publik ramai-rama mempertanyakan rekap dimaksuddi media sosial hingga akhirnya publikasi yang disinyalir sebagai kebohongan ini segera dihapus walaupun jejaknya tidak bisa dihilangkan.

Dengan dalih KPU tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu untuk melakukan PSU di lima ribuan TPS di Jakarta dan kemudian di beberapa provinsi termasuk Jateng & Jatim mereka kemudian menyimpulkan bahwa KPU selaku penyelenggara pemilu tidak netral sehingga mereka menarik diri dari proses rekapitulasi. Bahkan yang paling anyar mereka menuding ulah hacker dari Warga Negara Tiongkok dan Korsel yang telah menggelembungkan suara untuk pasangan Jokowi-JK dan hal ini membuat Kedubes Korsel mendatangi rumah Polonia mempertanyakan klaim kubu Prabowo yang mana sebelumnya hal ini juga telah dibantas oleh Mabes Polri.

http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/07/23/269595153/5-Tudingan-Prabowo-Versus-Fakta-Pemilu-

Mengherankan, bisa-bisanya mereka  mengingkari proses rekapitulasi berjenjang di KPU yang mana dari mulai PPS, sampai provinsi yang mereka ikuti dan terima  walaupun kemudian di DKI mereka menolak tanda tangan rekapitulasi sebagai langkah awal penolakan hasil pilpres 2014.

Perlu diingat bahwa dasar perhitungan yang digunakan KPU adalah hasil rapat pleno berjenjang mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi jadi percuma menuding hacker yang dapat menggelembungkan suara karena hacker tidak ikut dalam rapat pleno perhitungan suara.

Namun lagi-lagi mereka berdalih bukan hasil yang mereka persoalkan tetapi proses pilpres yang tidak jujur dan adil.

Ada apa sebenarnya dengan data PKS ? Jika benar mereka menang berdasarkan rekapitulasi C1 yang mereka klaim sudah kumpulkanbukankah semestinya jauh sebelum tanggal 22 ketika hasil pengunggahan di website KPU sudah mencapai 90% lebih mereka sudah dapat mendeteksi adanya kejanggalan dengan membandingkan data C1 yang mereka miliki dengan melakukan rekapitulasi TPS-TPS yang mereka anggap bermasalah berdasarkan bukti formulir  C1 yang mereka punya sehingga KPU & Bawaslu bisa segera melakukan pengecekan.

Sekali lagi, pasangan capres nomor 1 terlalu percaya diri data PKS. Mereka lupa bahwa sebelumnya PKS sudah pernah  mengklaim demikian namun  hanyalah klaim semata bukan fakta yang sebenarnya. Bahkan Mahfud MD mengatakan data PKS itu tidak pernah ditunjukkan kepadanya atau kepada tim pemenangan yang lain.

http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/07/26/05173311/mahfud.pks.tak.pernah.tunjukkan.data.apa.pun.ke.saya?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Khlwp

Tanggal 22 Juli sebagaimana yang dijadwalkan oleh KPU untuk penetapan hasil rekapitulasi dan penetapan calon terpilih, klaim data PKS ternyata kemudian terbukti jauh dari klaimberdasarkan  hasil rekapitulasi akhir oleh KPU dengan selisih 8.4 Juta suara.

Mengingat pasangan nomor urut 1 sangat mengandalkan data dari PKS,dan hari Kamis 24/07/2014 prabowo mendatangi markas PKS guna melihat langsung data yang dimiliki oleh PKSyang konon katanya lebih akurat dari data KPU yang membuat kita teerperangah bagaimana mungkin PKS memiliki data yang lebih akurat dari KPU selaku penyelenggara pemilu.

Apa yang mendasari PKS sedemikian ngoto  agar Prabowo menjadi presiden?

Publik sudah membaca bahwa jauh-jauh hari sebelum Pilpres ada keengganan PDIP untuk bekerjasama dengan PKS, dan tentu hal ini bukan tanpa alas an mengingat tingkah politik politisi PKS selama ini dan juga agenda tersembunyi partai ini yang hendak membelokkan arah NKRI dan Pancasila.http://www.change.org/id/petisi/tolak-pks-di-pemerintahan-menolak-pks-masuk-gerbong-pemerintahan-jokowi-jusuf-kalla

Memang masih ada peluang untuk mengajukan gugatan sengketa pilpres ke MK namun sebagaimana pernah dinyatakan oleh ketua timkamnaspasangan ini pak Mahfud MD, tidak ada gunanya maju ke MK karena beliau tahu persis proses di MK dan ini menyangkut 8.4 juta suara dan tentu tidak mudah membuktikan kecurangan apalagi hanya bersifat  asumsi tanpa bukti sahih. Jadi sama saja hanya usaha menjaring angin.

Mencermati koalisi pengusung pasangan Capres tidak dapat disangkal PKS lah partai yang paling solid mendukung Prabowo-Hatta dan sangat kelihatan bahwa mesin partai all out mendukung pasangan ini. Demikian juga timses Prabowo-Hatta sangat berharap banyak pada PKS termasuk struktur partai hingga di desa/kelurahan yang bergerak untuk memenangkan Prabowo Hatta dan juga sangat diandalkan guna mengawasi dan mengumpulkan data perhitungan di setiap TPS.

Namun untuk kali ini ada sesuatu yang salah dengan data yang menjadi rujukan timses Prabowo-Hatta sebab real count KPU mengatakan lain dan selisihnya terlalu jauh untuk bisa disebut sekedar kesalahan biasa. Apakah PKS juga ikut-ikutan menggunakan cara –cara yang digunakan lembaga survey yang sebelumnya mendeklarasikan Prabowo-Hatta sebagai pemenang di quickcount? Dan penyajian data yang tidak benar  ini tentu sangat menyakitkan bagi pak Prabowo karena sebelumnya dia telah meyakinkan dirinya dan memanjakan perasaan konstituennya bahwa beliaulah pemenang berdasarkan data PKS.

Melihat realita ini maka semestinya PKS bertanggung jawab secara moral guna menenangkan kembali kondisi pak Prabowo yang tentu melakukan tindakan-tindakan seusai pilpres dengan berdasarkan masukan yang dia terima dari orang-orang disekitarnya.Namun PKS bukannya menenangkan situasi malah memanas-manasi dengan modal data yang katanya mereka miliki guna memaksakan klaim kecurangan dan menebar opini bahwa  merekalah pemenang pilpres.

Perlu dipertanyakan apakah Indonesia membutuhkan  tipe partai yang demikian?

Saatnya Indonesia belajar dari rakyat Mesir sebelum terlambat!