JOKOWI & LOVERS DAN PKI ANTI-KRITIK

Hari kamis lalu, dunia jurnalistik Indonesia dikejutkan oleh peristiwa penyerangan dan penyegelan sepihak terhadap statsiun tv swasta TV One Jogjakarta yg dilakukan oleh simpatisan (relawan) PDIP pendukung Jokowi.

Aksi tsb di picu oleh TV One yg memberitakan soal hubungan PDIP dengan partai komunis di Tiongkok, walaupun tidak ada satu kalimat pun yg secara eksplisit menyebutkan bahwa PDIP adalah partai komunis. Terlepas apakah sebenarnya para penyerang tsb melihat beritanya atau tidak, yg jelas aksi anarkis, vandalisme, penggunaan kata-kata 'kasar' (sarkas) dan tindakan main ‘hakim sendiri’ tsb tentu telah mencoreng demokrasi, kebebasan pers, dan kebebasan masyarakat memperoleh informasi.

Ironisnya, perbuatan tsb justru malah terkesan di bela oleh capres Jokowi. Di dalam suatu kesempatan, Jokowi justru seolah-olah membenarkan aksi vandalisme dan anarkisme tsb.

"...Jangan salahkan relawan, salahkan yang membuat isu..." ujar Jokowi di Bandung, Jawa Barat (03/07).

Komentar Jokowi tsb yg berstatus sebagai capres tentu sangat memprihatinkan. Entah apakah itu suatu bentuk kemarahan pribadi Jokowi? Atau apakah memang seperti itulah jika Jokowi marah?

Jokowi yg selama ini dikenal oleh masyarakat sebagai sosok yg tenang dg tagline terkenalnya ‘aku rapopo’, tiba-tiba mengeluarkan komentar yg cenderung mendukung dan membela aksi kekerasan. Seolah tertukar, Prabowo yg selama ini selalu diisukan sebagai capres yg diktator, otoriter, suka akan kekerasan, dan pelanggar HAM, justru isu tsb malah berbalik ke sosok Jokowi.

Jokowi yg selama ini selalu menjadi media darling sepertinya belum siap ketika ada media yg 'menyerang' dan mengkritiknya. Hal tsb sebagaimana yg disampaikan oleh psikolog Universitas Indonesia, Dewi Haroen.

Menurut Dewi, perubahan sikap Jokowi tsb disebabkan karena tidak siapnya seorang Jokowi menjadi pemimpin.

"Mungkin dia tidak siap. Sebelumnya kan media darling, dipuji-puji media terus. Sekarang dikritik terus, dia ga siap." ujar psikolog yg terkenal sebagai pakar personal branding tsb.

Komentar Jokowi tsb cenderung menyalahkan pihak lain di saat 'orang-orang'-nya melakukan pelanggaran. Aksi relawan Jokowi yg bersikap anarkis dan main hakim sendiri tsb tentu sangat disayangkan, padahal masih ada dewan pers, bawaslu, dan KPI.

Mungkin Jokowi sudah gregetan menghadapi pemberitaan negatif tentang dirinya, namun dalam hal ini, Prabowo sepertinya jauh lebih 'matang' dalam menghadapi kritik dan pemberitaan-pemberitaan negatif, mengingat sejak tahun '98 atau 16 tahun lamanya Prabowo selalu menerima kritik dan pemberitaan negatif cenderung fitnah tentang dirinya, berbeda dengan Jokowi yg baru dalam hitungan bulan menerima pemberitaan-pemberitaan negatif.

Mengutip dari apa yg disampaikan oleh AA Gym malam ini,

"Pilihlah pemimpin yg sudah siap dan terbiasa di caci dan di puji, dijauhi dan didekati."

Semoga peristiwa seperti ini atau yg lebih besar dari ini tidak akan terulang lagi.

KAWAL PEMILU SAMPAI MENANG atau 22 JULI jadi HARI KERUSUHAN NASIONAL

Untuk kesekian kalinya kubu Prabowo-Hatta menyesalkan manipulasi, penggiringan opini sesat dan klaim sepihak yang dilakukan kubu Jokowi-JK.

Terbaru, kubu Jokowi-JK menyebar informasi lewat situs kawalpemilu.org yang seolah-olah menyatakan KPU mengupload scan formulir C1 yang memenangkan Jokowi-JK.

"Situs kawalpemilu.org bukan milik KPU, itu situs dari Tim Sukses nomor urut 2," kata Deputi Program Pemenangan, Tim Kampanye Nasional Prabowo-Hatta, Hendra J. Kede, kepada redaksi (Rabu, 16/7).

Dia menegaskan klaim Jokowi-JK menang pilpres berdasarkan hasil suara dengan menggunakan formulir C1 yang seolah-olah diupload KPU dalam situs tersebut sebagai klaim semata dan tidak bisa diverifikasi kebenarannya.

Hendra mengatakan klaim sesat kubu Jokowi-JK yang mengatasnamakan KPU ini sangat meresahkan.

"Kenapa mereka tidak memakai C1 yang mereka miliki sendiri?" keluh Hendra. 

Hendra mengimbau pendukung tak terpancing dengan klaim yang disebar tersebut sebab terbantahkan oleh hasil perhitungan Pusat Tabulasi Nasional (PN) Koalisi Merah Putih (KMP) berbasis C1 milik saksi dan didukung hard copy. Dikatakan dia, data PTN KMP menunjukkan Prabowo presiden terpilih.

"Hasil hitung PTN KMP membuktikan Prabowo-Hatta Presiden dan Wapres terpilih dengan selisih di atas 4%," pungkas Hendra.

JOKOWI PRESIDEN QC DUA PERIODE

Koordinator Saksi Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Djarot S Hidayat, Selasa 15 Juli 2014, mengatakan kandidat mereka unggul berdasarkan hasil hitung riil di 24 provinsi. Hingga saat ini data perhitungan di tempat pemungutan suara (TPS) alias formulir C-1 yang sudah masuk mencapai 92 persen.

Menurut Djarot, pasangan Jokowi dan JK meraih 53,46 persen. Sementara pesaingnya, pasangan Prabowo-Hatta Rajasa, meraih 46,54 persen suara.

Berdasarkan hasil real count, kata Djarot, Jokowi-JK menang telak di Provinsi Bali, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Sulawesi Barat, Papua dan Sulawesi Selatan.

"Tapi, ada beberapa provinsi di mana Jokowi-JK tidak memperoleh suara yang signifikan, seperti di Gorontalo, Nusa Tenggara Barat dan Sumatera Barat. Suara Prabowo-Hatta di ketiga provinsi itu, 60-74 persen," ujar Djarot di kantor DPP Nasdem, di Jalan Gondangdia, Menteng, Jakarta.

Ia menambahkan, pihaknya juga melakukan perbandingan data secara nasional mulai dari kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat provinsi.

"Jenis data ini dikomparasi dan dihitung ulang secara manual. Keseluruhan berdasarkan formulir A1 dan DA 1 secara berjenjang," kata dia.

PRABOWO NYERAH DOOONG.....

Prabowo Sudah ‘Terkepung’, Sebentar Lagi Pasti Menyerah
.
Fadli Zontor
16 Jul 2014 | 04:10
.
Sauurr..saurrrr…teriakan saur membangunkan gw. Mimpi gw pun jadi buyar deh. Hehee.. Sambil nunggu bini nyiapin makanan saur, gw sambar laptop terus browsing-browsing deh. Judul diatas nggak ada hubungannya dengan mimpi yaa. Itu judul beneran, tetapi maksud gw Prabowo sudah terkepung oleh data dan fakta yang tidak bisa dibantah. Dan itu memaksanya untuk menyerah dan harus mengakui bahwa Jokowi sudah memenangkan Pilpres 2014 ini. Dan inilah alasan-alasan fakta dan data yang ‘mengepung’ Prabowo ; Pertama,Dari 3 lembaga survey yang memenangkan Prabowo-Hatta dalam beberapa hari terakhir makin terbukti bahwa lembaga-lembaga survey tersebut memang abal-abal.Dari investigasi detiknews, ketiga-tiganya mempunyai rekam jejak kelam. Apalagi yang namanya Puskaptis tersebut yang memberi nilai quick count untuk Prabowo sebanyak 52 persen. [silahkan browsing detiknews per tanggal 14 Juli 2014]. Kedua, Hasil real count yang diberitakan telah dilakukan oleh PKS ternyata abal-abal juga. Berbagai informasi beredar di media nasional dan media social sudah begitu gencar banyak pihak yang mempertanyakan hal tersebut akan tetapi PKS diam-diam saja dan pura-pura masa bodoh. Ketiga, dariabal-abalnya quick count dari 3 lembaga survey tersebut dan dari abal-abalnya Real Count PKS membuat Prabowo tidak punya dasar yang kuat lagi untuk menyatakan telah mendapat mandat dari rakyat. ini yang membuat beberapa timsesnya dalam beberapa hari terakhir cicing-cicing wae takada suaranya. Keempat, semakin banyaknya Form C1 yang diupload ke situs KPU maka semakin banyak orang yang sudah menghitung Real count dari Pilpres ini. Dan semuanya mengarah sesuai dengan Hasil Quick Count 8 lembaga survey credible.Ini membuat Koalisi Merah Putih semakin terdesak. Kelima,dari Bawaslu dikabarkan bahwa laporan Timses Prahara yang melaporkan Burhanudin Muhtadi dan LSI melakukan intimidasi ke KPU ditolak. Bawaslu menyatakan MK memang memperbolehkan lembaga-lembaga akademik mempublikasikan hasil pemantauannya terhadap Pilpres sesuai dengan Keilmiahan metodenya. Keenam,Koalisi Permanen yang digagas oleh Koalisi Merah Putih ternyata tidak diminati partai Demokrat sehingga kemungkinan besar Demokrat sudah tidak mendukung Prabowo-Hatta lagi. Demokrat kelihatannya sudah realistis melihat perkembangan perolehan suara di KPU sehingga tidak menguntungkan lagi untuk ikut-ikutan yang nggak jelas arahnya. Ketujuh, Dari Golkar dikabarkan suara-suara yang mendesak diadakannya Munaslub semakin santer saja. Dan kemungkinan sebelum bulan Oktober 2014 nanti ARB akan digantikan dengan pengurus baru. Ini akan membuat Golkar berpaling dari Prabowo dan mendekati Jokowi-JK. Kedelapan, dari tokoh-tokoh besar seperti Ketua PBNU dan Ketua Muhammadiyah sudah memberi saran kepada Prabowo agar Prabowo siap menerima apapun hasil dari Pilpres ini.Silahkan diartikan sendiri maksudnya. Kesembilan, dari situs Kawalpemilu.org, berdasarkan rekapitulasi dari Form C1 di situs KPU yang sudah diverifikasi dan dihitung oleh Kawalpemilu.Org diberitakan jumlah suara masuk pada 16 Juli 2014 jam 04.00 sudah mencapai 86,09 persen. Dan hasil Pilpres 2014 adalah Jokowi-JK52,90 Persen sedangkan Prabowo-Hatta 47,09 persen. Dari kesembilan factor yang sudah mengepung Prabowo mau tidak mau membuat Prabowo terpaksa harus mengibarkan Bendera Putih dan mencopot Lambang Garuda Merahnya. Sekian.

JOKOWI SANG MESIAH AL MAHDI

JOKOWI DAN MESSIANIC MOVEMENT

Dalam budaya masyarakat yang ada dimana pun, konsep ini tidak bisa dilepaskan begitu saja.
.
Hal ini bukan berasal dari Agama Kristiani, tetapi bahkan sudah ada sebelum Yesus Kristus ada di dunia ini.
.
Budaya Messianic Movement adalah sebuah gerakan revolusioner di dalam masyarakat bahwa suatu saat ada seseorang yang akan membawa suatu kelompok masyarakat keluar dari perbudakan dan penindasan.
.
Hal ini pertama kali terjadi di dunia pada saat Nabi Musa (dalam Agama Yahudi dan Kristiani) membebaskan umat Israel dari penjajahan atau penindasan bangsa Mesir.
.
Di dalam budaya masyarakat Indonesia ada yang dikenal dengan nama Satria Piningit yang dalam budaya masyarakat Jawa dianggap sebagai superhero yang akan membawa nusantara ke dalam masa kejayaan.
.
Bahkan beberapa waktu yang lalu di salah satu stasiun televisi dalam negeri (red-TVRI), mereka menyebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta dan Calon Presiden 2014 Bp. Joko Widodo sebagai gerakan messiah karena gaya kepemimpinan yang dilakukan olehnya mirip dengan apa yang pernah dilakukan oleh Yesus Kristus.
.
Yang mana masyarakat Indonesia sudah lelah menghadapi berbagai persoalan bangsa ini dan kemudian muncul satu orang yang dianggap akan membawa mereka kedalam pembebasan persis seperti yang dilakukan Nabi Musa terdahulu.
.
Tidak hanya di dalam negeri dalam konsep yang lebih global, di negara Iran misalnya mantan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad seperti yang saya ketahui banyak dielu-elukan oleh masyarakat pendukungnya karena keserderhanaannya dan kepemimpinannya yang pro terhadap rakyat kecil persis seperti yang dilakukan oleh Bp. Joko Widodo.
.
Konsep ini juga dianut oleh beberapa Agama seperti Islam yang mendambakan kedatangan Imam Mahdi, Agama Kristiani yang merindukan kedatangan Messias yang kedua kali, dan filsuf Jerman Friedrich Nietzsche yang menciptakan konsep Ubermensch (manusia unggul atau superman).
.
Fenomena budaya seperti ini seringkali terjadi di dalam tatanan masyarakat yang menghadapi banyak masalah sosial.
.
Hal ini tidak bisa dilepaskan dari struktur sosial yang ada di sekelilingnya.
.
Seorang manusia yang muncul sebagai superhero tersebut seringkali datang dari kelompok-kelompok yang tidak terduga.

KLO KALAH GAK TANDA TANGAN BERITA ACARA? dasar PKI SINTIIING!!!!

Kuala Lumpur - Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden no 1 Prabowo-Hatta, menang telak atas pasangan Jokowi-JK di Kuala Lumpur Malaysia, demikian menurut berita yang dilansir Radio Republik Indonesia dari biro Kuala Lumpur.

Hal ini terungkap dalam rapat rekapitulasi Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, yang berlangsung Senin (14/7/2014) petang waktu setempat.

Dari total surat suara 132.625 lembar, yang dicoblos baik melalui TPS, kantor pos dan drop box. Pasangan Prabowo-Hatta mendapatkan suara sebanyak 111.794, atau sebanyak 82 persen. Sedangkan pasangan Jokowi-JK mendapatkan perolehan suara sebanyak 20.891, atau sebanyak 15 persen. Sisanya sebanyak 3 persen atau 4.184 suara dinyatakan tidak sah.

Ketua PPLN Kuala Lumpur Tengku Adnan mengatakan, penghitungan suarat suara dilakukan oleh pihaknya sejak Rabu 9 Juli 2014, hingga berakhir Senin kemarin. Terakhir PPLN Kuala Lumpur menghitung surat suara melalui pos, yang dikirim balik oleh WNI yang mendapatkan surat suara dari PPLN Kuala Lumpur.

“Kami telah melakukan rapat rekapitulasi, hasilnya Prabowo-Hatta Rajasa mendapatkan suara 111.794, kemudian pasangan no urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla mendapatkan suara 20.891,” kata Adanan selepas memimpin rapat rekapitulasi.

Lanjut Adnan, pihaknya mempersilahkan kepada masyarakat, yang tidak puas dengan rekapituasi surat suara ini, untuk mempergunakan jalur yang ada. Namun demikian dirinya menyatakan, PPLN Kuala Lumpur telah melaksanakan tahapan Pilpres dengan baik dan netral.

Rapat rekapitulasi berjalan lancar di Auala KBRI Kuala Lumpur, yang diikuti oleh kedua saksi pasangan Capres- Cawapres dan Panwaslu.
.
.
.
.
Meski
.
saksi dari Capres Jokowi-JK
.
tidak menandatangi
.
berita acara
.
penghitungan
.
surat suara.
.
.
.

DI PAPUA ADA PILPRES 2014 GAK SIH??!!

TPS NYA ADA DI PAPUA....
.
NYOBLOS NYA DI BALI....
.
RAKYAT NYA DI AMSTERDAM....
.

100% KERTAS SUARA DI BUTON UTK JOKOWI

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP Indonesia) meminta para pihak yang berwajib menyelidiki kejanggalan di 17 TPS, di Ketapang Barat, Sampang, Madura.

Kejanggalan itu berupa nihilnya perolehan suara dari salah satu pasangan capres dan cawapres.

"Keharusan bagi kami sebagai pemantau yang sejak jaman Orde Baru (1997), 1999, 2004, dan 2009 memantau jalannya pemilu berkewajiban untuk mengatakan kepada publik sepahit apapun kenyataan dan fakta di lapangan," kata Wakil Sekjend KIPP Indonesia, Girindra Sandino, kepada redaksi, Rabu (16/7).
 
Menurut dia, nol suara yang diraih salah satu Capres dan Cawapres RI di 17 TPS, di  Ketapang Barat, Sampang, Madura akan mengundang pertanyaan "miring" publik. Apakah murni suara rakyat atau sebuah manipulasi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu?

"Tidak masuk akal di 17 TPS, yang pemilihnya rata-rata 400 lebih, tidak ada satupun yang memilih salah satu capres dan cawapres. Kejanggalan juga terlihat dengan tidak adanya tanda tangan saksi dari kedua capres dan cawapres," katanya lagi.

KIPP Indonesia meminta KPU dan jajarannya harus bertindak dengan mengedepankan profesionalitas dan netralitasnya serta asas-asas lain yang melekat sebagai penyelenggara pemilu. Jika hal tersebut selalu ditanggapi permisif oleh penyelenggara, maka pilpres bukan hanya akan ternoda, akan tetapi juga terancam krisis legitimasi politiknya.

"KPU dan Bawaslu beserta jajarannya dan pihak kepolisian harus mengungkap kejahatan pemilu ini, karena sudah merupakan tindak pidana pemilu. Jangan pasal-pasal pidana dalam UU Pilpres sekadar pasal-pasal pajangan," ujar Girindra.

Dia menantang pihak capres dan cawapres yang merasa dirugikan ikut membuat tim investigasi untuk memaksimalkan temuan kejanggalan kejahatan pemilu.

JOKOWI GAK LAKU DI SAMPANG MADURA

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP Indonesia) meminta para pihak yang berwajib menyelidiki kejanggalan di 17 TPS, di Ketapang Barat, Sampang, Madura.

Kejanggalan itu berupa nihilnya perolehan suara dari salah satu pasangan capres dan cawapres.

"Keharusan bagi kami sebagai pemantau yang sejak jaman Orde Baru (1997), 1999, 2004, dan 2009 memantau jalannya pemilu berkewajiban untuk mengatakan kepada publik sepahit apapun kenyataan dan fakta di lapangan," kata Wakil Sekjend KIPP Indonesia, Girindra Sandino, kepada redaksi, Rabu (16/7).
 
Menurut dia, nol suara yang diraih salah satu Capres dan Cawapres RI di 17 TPS, di  Ketapang Barat, Sampang, Madura akan mengundang pertanyaan "miring" publik. Apakah murni suara rakyat atau sebuah manipulasi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu?

"Tidak masuk akal di 17 TPS, yang pemilihnya rata-rata 400 lebih, tidak ada satupun yang memilih salah satu capres dan cawapres. Kejanggalan juga terlihat dengan tidak adanya tanda tangan saksi dari kedua capres dan cawapres," katanya lagi.

KIPP Indonesia meminta KPU dan jajarannya harus bertindak dengan mengedepankan profesionalitas dan netralitasnya serta asas-asas lain yang melekat sebagai penyelenggara pemilu. Jika hal tersebut selalu ditanggapi permisif oleh penyelenggara, maka pilpres bukan hanya akan ternoda, akan tetapi juga terancam krisis legitimasi politiknya.

"KPU dan Bawaslu beserta jajarannya dan pihak kepolisian harus mengungkap kejahatan pemilu ini, karena sudah merupakan tindak pidana pemilu. Jangan pasal-pasal pidana dalam UU Pilpres sekadar pasal-pasal pajangan," ujar Girindra.

Dia menantang pihak capres dan cawapres yang merasa dirugikan ikut membuat tim investigasi untuk memaksimalkan temuan kejanggalan kejahatan pemilu.

Flat Metro Android L Icon Pack

SMS PRABOWO BAGI-BAGI PULSA DAN QUOTA