Saturday, August 16, 2014

DAERAH YANG GAK MILIK JOKOWI GAK BAKALAN DIURUSIN DEEECH...... APALAGI KEPALA DAERAHNYA BUKAN DARI PETUGAS PARTAI......

Walaupun keputusan MK belum final, namun berdasarkan data KPU sebagai penyelenggara PilPres 2014, Jokowi-JK dinyatakan sebagai peraih suara terbanyak.

Tulisan ini mempersoalkan tentang kewibawaan Jokowi ketika teramanah sebagai Presiden dimata para kepala daerah yang notabene bukan hanya mampu melahirkan program yang nyata dan berguna bagi rakyat tanpa adanya publikasi yang over dosis dari media televisi.

Kita tahu banyak para Kepala daerah, apakah Gubernur dan Bupati/Walikota yang reputasinya sungguh memberi inspirasi bagi para warga yang dipimpinnya. Contohnya adalah Sri Sultan di Jogjakarta, Alex Nurdin di SumSel, Soekarwo di Jawa Timur, Aher di Jawa Barat dan sederet nama beken lainnya sebagai Gubernur. Kewibawaan mareka sebagai Kepala daerah sudah teruji dengan aksi nyata selama dua periode sebagai Gubernur dalam mengeskalasi kesejahteraan rakyat daerahnya.

Demikian pula dengan para Bupati/Walikota diantaranya Tri Risma di Surabaya, Ridwan kamil di Bandung atau Azwar Anas di Banyuwangi yang terkenal gigih memperjuangkan aspirasi dan kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya tanpa harus mencitrakan diri yang berlebihan oleh media televisi.

Dan kalau soal blusukan, banyak kepala daerah yang secara hakiki sebenarnya lebih hebat dari Jokowi. Sayangnya media tak mengekpose mareka secara berlebihan dan over dosis. Padahal kiprah mareka sebagai pemegang amanah rakyat sudah sangat dirasakan langsung oleh rakyat daerahnya.

Adalah persoalan besar ketika para Kepala daerah ini merasa dirinya lebih berwibawa, lebih berprestasi dan lebih mensejahterakan rakyatnya secara faktual dibandingkan Jokowi. Bedanya prestasi para kepala daerah itu cuma kurang terekpose media televisi nasional yang nota bene berada di pusat kekuasaan yang bernama Jakarta.

Dan apa jadinya ketika para kepala daerah berprestasi nyata dan faktual ini kurang menghargai dan memberi apresiasi kepada seorang kepala negara dan pemerintahan. Toh sebagai Presiden tak ada wewenang untuk memberhentikan seorang kepala daerah hanya karena tak hormat dan kurang mengapresiasi Presiden.

Tentunya kita berharap apapun yang terjadi, dan siapapun yang memimpin negeri ini harusnya bukan hanya sukses dipilih rakyat semata namun harusnya mampu menunjukan fakta kelebihan dan kehebatan dalam prestasi saat memimpin rakyat tanpa harus dieskalasi oleh media massa sebagai eskalator pencitraan diri.

Tampaknya hanya waktu yang bisa menjawabnya. Dan perjalanan bangsa ini kedepan adalah realitas yang harus kita nikmati dan jalani tanpa harus ada rasa penyesalan. Bukaknkah kata pepatah penyesalan tak pernah diawal namun selalu diakhir. (Rusmin)