"Lho, kok bisa begitu?"Tanya si om timses yang menyewa lembaga survey untuk 'quick count' versi TV swasta yang memihak mereka.
"Bisa diatur, om. Kalau mau menang besar, kami tinggal besarkan faktor 'margin of error-nya', kalau mau menerima kalah tipis, kami pakai 'margin of error' 1%. Ini penting untuk keamanan kami juga, biar tidak ketahuan bohongnya."Kata pak Falseto.
"Ya sudah. Bikin kami menang besar. Peduli amat sama margin-marginan, hehehe...."Kata om timses semangat.
"Saya akan ambil sampel di kantong-kantong suara om dan propinsi yang bapak banyak menang. Tempat yang banyak simpati ke lawan om akan kami ambil sedikit saja. 'Deal'?"
"Deal!"
Esoknya, walau semua lembaga survey yang independent di pendanaan memutuskan lawannya menang, si timses ini tetap bahagia jagoannya menang 67%: 33% di survey internal mereka.
"Kami juga punya hasil 'quick count' dari lembaga yang kredibel."
Beberapa hari kemudian lembaga survey 'kredibel' itu diaudit oleh Persatuan Lembaga Survey resmi dan ternyata hanya mengambil sampel di tempat yang memenangkan calonnya, sampelnya cuma 800-an dan 'margin of errornya' 20%.
"Wajar kan kalau selisih 17%?'Margin of error'-nya memang kami besarin mas...."Ngaku pak Falseto.
Oalah, ini toh lemabaga 'kredibel', rupanya kantornya sedang kredit meubel dan si timses yang lunasi kreditnya serta uang ganti rugi 5 milyar.
Karena resikonya kalau ketahuan bohong maka lembaga survey ini dicoret alias di-'black list'. Jadi 5 milyar cukuplah buat ganti nganggur 2-5 tahun.
Setuju?
