JAKARTA - Tim pemenangan Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki (Paten) mengklaim menemukan sejumlah indikasi kecurangan pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat.
Calon Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, seperti diklaim Paten, berkeliling ke sejumlah daerah dan menjanjikan memberikan bantuan. Tak lama kemudian, dana dicairkan. Padahal Heryawan pernah menyatakan bantuan belum dicairkan.
Di sisi lain, indikasi kecurangan itu terlihat lewat adanya dugaan money politics hingga pengarahan untuk memilih pasangan Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar di Rumah Sakit Umum Daerah Cirebon.
"Sejauh ini ada tahapan proses yang tengah kami dalami dan sekarang ini justru muncul bukti-bukti adanya dugaan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh pasangan Aher-Demiz," kata Sekretaris Tim Pemenangan Paten Abdy Yuhana, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (28/2/2013).
Dugaan kecurangan berupa money politics, kata Abdy, tercermin dari pemanfaatan dana APBD. Dana rakyat yang ditaksir mencapai angka Rp4,5 miliar itu digelontorkan secara besar-besaran sepanjang Februari. Bentuknya, kata dia, lewat bantuan desa yang diberikan kepada 45 desa di wilayah Jabar.
"Setiap desa diberikan bantuan Rp 100 juta. Daerah-daerah yang menerima bantuan itu diantaranya tersebar di Tasik, Cianjur, Banjar, Ciamis sampai Cirebon," urainya.
Selain bantuan desa, Abdy menemukan pula fakta dugaan kecurangan lewat bantuan yang diberikan kepada pesantren maupun kelompok tani. Bantuan tersebut berbentuk dana hibah. "Peningkatannya mencapai lebih 100 persen. Jika sebelumnya hanya ada Rp1,4 triliun maka jelang pencoblosan ini dana hibah yang diberikan itu mencapai sekitar Rp4 triliun. Data-data itu sudah kami peroleh,” akunya.
Hal lainnya lagi, kata Abdy, adanya dugaan mengarahkan para pasien di RSUD untuk memilih pasangan nomor 4 tersebut. Temuan itu didapat di RSUD di Cirebon. Ia mengatakan temuan ini sangat disesalkan dalam upaya mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.
Bahkan Abdy juga mencontohkan bagaimana sikap Panwaslu yang sangat reaktif saat tim Paten memboyong Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, terlibat dalam proses kampanya. "Kecurangan-kecurangan serta adanya sikap yang tak netral dari pihak panwas sungguh kami sesalkan. Karena seperti dalam hal Jokowi kemarin, Panwas sebenarnya tidak berhak menghukum tetapi (yang lebih pas) seharusnya adalah KPUD," tuturnya.
Dengan adanya temuan di lapangan ini, Abdy akan terus memantau penghitungan surat suara hingga 3 Maret mendatang. Ia juga tetap yakin bahwa pemilukada Jabar ini akan berlangsung sampai dua putaran. "Sejauh ini data surat suara C-1 masih belum 100 persen. Tapi kami cukup yakin bahwa pemilu ini akan ada dua putaran antara tim Aher dan Paten," tandasnya.
