Surat Terbuka untuk Pak JK
.
Oleh: Felix
.
| 29 November 2009 | 07:47 WIB
.
Membaca tulisan pak Jusuf Kalla di kompasiana yang berjudul Mati Lampu, saya ingin menanggapi nya dengan surat terbuka kepada pak JK. Inti dari surat terbuka tersebut pun sudah saya post kan di artikel pak JK tersebut, yang mudah-mudahan bisa ditanggapi langsung oleh pak JK sendiri. Pertanyaan saya dalam surat terbuka ini terpusat pada kalimat yang pak JK tuliskan di artikel tersebut yang saya kutipkan berikut ini:
Nah inilah yang tidak dipahami oleh beberapa Menteri, terutama menteri perekonomian. Dengan alasan bahwa crash program itu tidak ada dasar hukumnya. Inilah sulitnya untuk mengurus sesuatu di Indonesia kita harus terjebak dalam Hutan Rimba aturan. Dan parahnya mereka para birokrat mereka lebih memilih taat pada aturan dibanding harus merubah aturan tersebut untuk kesejahteraan bangsa. Bagaimanapun KEPRES, KEPMEN, PP, dan sejumlah aturan lainnya bisa dirubah kalau merasa mengganggu jalannya pembangunan.
Sedangkan surat terbuka saya adalah sebagai berikut
Pak Jusuf Kalla yang terhormat,
Mantan Gubernur Bank Indonesia pak Boediono pada saat ini sedang menghadapi tuduhan telah berusaha menyelematkan bank Century dengan cara yang tidak wajar yaitu dengan merubah Peraturan Bank Indonesia yang dipandang bisa memberi keuntungan bagi bank Century. Terkait dengan hal yang sama Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Rudjito juga dituduh merubah UU LPS supaya mendapatkan kekuatan hukum untuk mengucurkan dana tambahan ke bank Century. Dan oleh kasus ini seluruh Indonesia di buat geger karena nya.
Sedangkan mereka tidak pernah ketahuan atau terindikasi sedikit pun pernah mendapatkan keuntungan pribadi dari penyelamatan bank Century atau pun pengucuran dana nya.
Sedangkan bapak bisa merubah peraturan dan Undang Undang negara supaya crash program pembangkit listrik yang bapak usung bisa dijalankan dengan segera padahal perusahaan bapak dan perusahaan kerabat bapak sudah terbukti mendapatkan keuntungan dari crash program ini, tapi bapak tidak pernah sedikit pun dicurigai telah merubah UU dan peraturan untuk kepentingan pribadi yang tidak wajar.. Tidak pernah bapak dan perusahaan-perusahaan keluarga bapak di periksa BPK dan tidak pernah DPR berusaha menggulirkan hak angket.
Pertanyaan saya adalah bagaimana trick nya sehingga hal ini bisa terlaksana..?
Mungkin harus diajarkan kepada pak Boediono agar bisa melakukan hal yang sama… kan kasihan pak Boedino.. tinggal nya di Mampang melulu kapan bisa pindah ke Menteng seperti pak JK ?, dan jika sudah lengser dari jabatan wapres, kantor nya (kalau masih punya kantor) pasti tidak akan ada apa-apa nya dibandingkan dengan Kalla Tower.
Sekian pertanyaan saya.
Terima kasih atas perhatiannya
referensi:
http://www.ptpjb.com/iframe_news_content.php?n=659
http://www.mail-archive.com/ekonomi-nasional@yahoogroups.com/msg05889.html
http://www.greenpeace.org/seasia/id/Pemilu/jk-wiranto
http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/06/30/15151894/inilah.potret.capres.dalam.cita-cita.good.governance
Bagi minions pak JK yang banyak berkumpul di Kompasiana silahkan dijawab kalau memang mau tapi harus sopan dan di sertai dengan bukti dan dengan nalar yang sehat. Saya sangat menyenangi good & honest discussion, bukan nya debat kusir. Ada indikasi komentar anda mengarah ke debat kusir atau melenceng dari topik (contoh: bicarain cucu sby, anak sby, sepupu sby dll, karena kita tidak sedang berbicara mengenai pak sby di sini) akan segera saya hapus. You have been warned…
