Mengingat tensi politik yang masih tinggi, sebaiknya tidak ada pasangan capres-cawapres yang mengerahkan massa ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) walau hal tersebut merupakan kebebasan berekspresi.
"Tensi politik semakin panas, dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pengerahan massa dipandang publik bukan untuk menjaga KPU, namun sebaliknya menekan KPU RI, seakan-akan panik," kata Wakil Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Girindra Sandino, dalam pernyataan yang dikirim ke Rakyat Merdeka Online, Sabtu (19/7).
Karena itu, KIPP Indonesia mengapresiasi Capres yang mengajak pendukungnya untuk tidak turun ke jalan pada tanggal 22 Juli 2014 nanti.
KIPP meminta semua pihak membiarkan KPU RI dan Bawaslu RI bekerja sesuai tugas dan wewenangnya tanpa tekanan dari pihak manapun.
KIPP Indonesia meminta aparat keamanan, dalam hal ini khususnya Kepolisian Republik Indonesia, untuk siap selalu dan bersikap netral serta mengedepankan dialog jika ada indikasi-indikasi yang mengarah pada hal-hal yang tidak diinginkan di 22 Juli nanti.
KIPP Indonesia mengimbau kepada masyarakat umum dan segenap kekuatan demokratik, siapapun yang terpilih nanti, tetap tenang, dan damai serta sedapat mungkin melakukan pencegahan dini dan mengantisipasi jika ada tindakan-tindakan kontra demokrasi.
Terkait itu, diberitakan bahwa Ketua Timses pasangan capres nomor urut satu Prabowo-Hatta, Mahfud MD, menegaskan bahwa Tim Kampanye Nasional (Timkamnas) Prabowo-Hatta sepakat tidak akan mengerahkan massa pada tanggal 22 Juli 2014.
Calon presiden Joko Widodo juga sudah menyerukan kepada pendukungnya agar tidak berduyun-duyung datang ke Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, pada saat pengumuman final hasil Pilpres 2014.
