Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tjahjo Kumolo menyesalkan adanya pemberitaan tanpa fakta, sebagaimana ditujukan ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Menurut Tjahjo, pemberitaan berdasarkan informasi tak jelas dari WikiLeaks tersebut adalah, rangkaian dari upaya mention kepercayaan rakyat terhadap Joko Widodo (Jokowi) selaku Presiden terpilih yang diusung oleh PDIP dan koalisinya.
"Sebagai Presiden kelima yang telah membidani lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ibu Mega tahu pemberitaan yang disampaikan WikiLeaks selain tidak berdasar, juga sama sekali tidak benar," kata Tjahjo, kepada SINDO, Kamis (31/7/2014).
Menurut Tjahjo, harus dipahami pada tahun 1999 Megawati belum menjadi presiden, sehingga sama sekali tidak mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pencetakan uang yang dilakukan oleh RBA Securities dan Note Printing Australia tersebut. (Baca: SBY Klarifikasi Berita WikiLeaks dan Sindonews)
Karenanya, kata dia, adanya perintah khusus yang dilakukan oleh pemerintah Australia yang meminta keamanan nasional, agar melakukan perlindungan dan tidak melaporkan masalah tersebut juga dinilai sebagai sesuatu hal yang tidak relevan, mengingat apa yang dituduhkan sama sekali tidak benar. "Selain itu, memang tidak ada hal-hal yang perlu disembunyikan," ujarnya.(Baca: SBY Minta Australia Luruskan Info WikiLeaks)
PDIP, kata Tjahjo, menganggap persoalan tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di dalam pemalsuan beberapawebsite, yang kesemuanya itu sebagai sesuatu hal yang mencoba mengurangi bobot dukungan suara rakyat yang diberikan kepada Jokowi.
"Ibu Megawati pun menjadi sasaran ikutan. Karena itulah semua pihak hendaknya tidak mudah termakan berbagai macam isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan," ungkapnya.
Atas berbagai hal yang terjadi yang bisa dibaca untuk menurunkan kredibilitas Megawati dan Jokowi tersebut, maka PDIP memastikan bahwa berbagai isu yang tidak bertanggung jawab tersebut hanyalah ekses yang muncul di tahun politik 2014 ini.
