Jangan terlalu percaya kepada berita media asing termasuk berita seperti yang dilansir beberapa saat lalu oleh Wikileaks yang isinya memberitakan seolah olah SBY dan Megawati merupakan bagian dugaan mega Korupsi di Asia. Berita berita asing itu kadang kadang baru bersifat opini, lalu oleh para jurnalis dan redaktur media asing itu diberitakan seolah olah opini tersebut adalah berita fakta sebenarnya. Karena tidak jarang para jurnalis media asing itu kurang memahami Sistem ke tata negaraan suatu pemerintahan diluar negaranya. Lebih memiriskan lagi berita berita media asing itu oleh media nasional langsung diberitakan tanpa mengkonfirmasikan kebenarannya kapada pihak terkait.
Seperti apa yang saya baca di JPNN.com sore hari ini , dimana diberitakan bahwa di tengah waktunya menikmati libur Lebaran bersama keluarga, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono meradang karena dikejutkan dengan pemberitaan media nasional yaitu Sindonews.com , tentang namanya SBY dan Megawati disebut sebut terlibat kasus bagian dugaan korupsi mega Asia yang di rilisnya Sindonews.com dari situs Wikileaks. Pada Kamis siang ini (31/7), Presiden langsung menggelar jumpa pers untuk mengomentari sekaligus mengklarifikasi pemberitaan di media online Sindonews.com kanal internasional yang menuliskan tentang isi Wikileaks mengenai dirinya."Kita dikejutkan kembali berita Wikileaks dan kemudian dilansir dan diberitakan ulang oleh Sindonews.com, sayang Sindonews.com tidak klarifikasi dulu ke saya, padahal isu itu sensitif," ujar presiden dalam jumpa pers.-Pada klarifikasinya Presiden SBY pun sempat mengkritisi media Sindonews.com.
Presiden menyayangkan media (Sindonews.com) yang memberitakan tentang Wikileaks itu tidak mengedepankan kode etik jurnalistik. Presiden menyatakan seharusnya, pihak Sindonews mendapatkan penjelasan langsung darinya terkait informasi Wikileaks tersebut agar pemberitaan menjadi seimbang.Sebelumnya diberitakan Wikileaks menyebut bahwa Australia telah mengeluarkan perintah pembungkaman pada kasus dugaan korupsi multi-juta dolar yang disebut melibatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan mantan presiden Megawati Soekarnoputri. Kasus yang dimaksud adalah, dugaan korupsi proyek pencetakan uang kertas yang melibatkan dua perusahaan Australia. Dua perusahaan itu adalah Reserve Bank of Australia (RBA) dan Note Printing Australia. Selain SBY dan Mega, beberapa tokoh dan pemimpin Asia lainnya juga diduga terlibat.Menurut WikiLeaks dalam dokumen tertanggal 29 Juli 2014, karyawan dari kedua perusahaan itu diuga menyuap para pejabat Indonesia, Malaysia, dan Vietnam untuk memenangkan kontrak pencetakan uang kertas.”Ini adalah tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana ada sensor oleh pihak berwenang Australia mengenai kasus (dugaan korupsi) senilai multi-juta dolar,” bunyi dokumen WikiLeaks.”Aparat keamanan nasional telah dipanggil oleh pihak berwenang Australia untuk mencegah pelaporan kasus ini untuk melindungi hubungan internasional negara-negara itu,” lanjut dokumen situs yang didirikan Julian Assange itu.WikiLeaks merasa heran dengan media-media, terutama media Australia yang tidak mempublikasikan kasus ini. Kendati demikian, dokumen itu tidak merinci keterkaitan SBY dan Mega secara detail dalam kasus proyek pencetakan uang kertas itu. Selain SBY dan Mega, mantan menteri di era Megawati, Laksamana Sukardi juga disebut WikiLeaks.Selanjutnya , Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membenarkan adanya kerja sama Bank Indonesia dengan percetakan di Australia dalam mencetak uang negara pada tahun 1999. Namun, SBY membantah terlibat dalam kasus tersebut karena saat itu dirinya belum menjabat sebagai Presiden RI.Ya.... lucu, Sby saat itu belum jadi presiden disebut oleh Wikileaks sudah presiden.SBY mengaku telah mendapatkan penjelasan dari Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo, Menteri Keuangan Chatib Basri, dan Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman."Esensi atau rangkuman penjelasan baik dari Gubernur BI dan Menkeu adalah sebagai berikut, pertama, memang benar Indonesia pernah cetak uang di Australia dan dilakukan tahun 1999. Yang mencetak adalah NPA (Note Printing Australia) dan organisasi itu berada dalam naungan Bank Sentral Australia," ujar SBY dalam jumpa pers di kediamannya, Cikeas, Bogor, Kamis (31/7/2014).Lanjut SBY , uang yang dicetak di Negeri Kanguru itu sebanyak 550 juta lembar dengan pecahan nominal Rp 100.000. SBY menyatakan, keputusan kebijakan, pengawasan, dan kewenangan untuk mencetak uang itu, termasuk mencetak uang di Australia, ada pada Bank Indonesia. Hal tersebut menjadi wewenang Bank Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia."Bukan pada pemerintah, bukan pada presiden. Baik Ibu Mega dan saya sendiri, tahun 1999 belum menjadi presiden. Tapi poin saya adalah, memang itu kewenangan BI, jadi siapa pun presidennya tahun 1999 atau saat uang itu dicetak di Australia, tidak terlibat mengambil keputusan, menetapkan kebijakan," kata SBY.Kembali kepada statement awal , jangan terlalu percaya dengan pemebritaan media asing. Pada waktu pencetakan uang SBY belum menjadi presiden. Presiden waktu itu kalau saya tidak keliru adalah Ibu Megawati.Wajar aja Kalau SBY meradang. Dia ngak tau menahu tentang pencetakan uang pada tahun 2014 tersebut, SBY belum jadi presiden....ee...ndahlalahnya .... oleh Media asing WikiLeaks SBY disebut sebut terlibat dalam dugaan korupsi pencetakan Uang dia Australia tahun 1999. Yang memiriskan lagi berita yang belum pasti kebenarannnya itu, langsung oleh Sindonews.com itu dirilis ke dalam berita nasional. ...... kalau jaman tempoe dulu......zamannya...... Sindonews.com itu besar kemungkinan i di beredel.penguasa.. ...untunglah Sindonews.com hidup di zaman Reformasi dan demokrasi. .... Tapi ... tunggu dudu... Sindonews.com jangan senang dulu...... Saya sarankan agar Pak SBY gugat kepengadilan bahwa Media Sindonews.com dan Wikileaks , telah mencemaran nama baiknya dan fitnah... Ini pembelajaran buat Sindonews.com dan media media lain kedepan, yang memberitakan kebohongan dan menyesatkan masyarakat. .
