Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung tak mau dirinya dianggap sebagai dalang yang “membisikkan” agar saksi Gerindra di Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan walk out sebelum hasil rekapitulasi pemilihan presiden (pilpres) diumumkan KPU. Kata Akbar, hal itu disetujui bersama pada tanggal 22 Juli di Rumah Polonia.
“Tidak (bukan saya), itu (walk out) semua kami putuskan dalam suatu pertemuan. Pak Mahfud (Mahfud Md) juga hadir,” kata Akbar di kompleks Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/7).
Akbar mengakui ide tersebut memang mulai terbersit pada saat beberapa tokoh Golkar, termasuk dirinya, berkumpul dan menilai kinerja KPU harus dikritisi. Antara lain disebutkannya adanya permintaan pemilihan ulang di Jawa Timur, namun tidak juga dilaksanakan. Namun Akbar mengatakan untuk menolak hasil KPU harus mendengarkan pendapat Mahfud Md yang merupakan ketua tim pemenangan.
“Tetapi saya mengatakan, saya belum bisa memutuskan,” kata Akbar yang sempat menjabat menteri di zaman Orde Baru itu.
Oleh karena itu, aspirasi yang disampaikan dalam forum, kata dia, diungkapkan kepada Hasyim Djojohadikusumo yang rencananya pada tanggal 21 Juli akan ke Hambalang berkunjung ke kediaman kakaknya, Prabowo Subianto. Setelah itu mereka berkumpul keesokan harinya di Rumah Polonia, Jakarta.
Golkar merupakan salah satu partai koalisi Gerindra yang mengusung Pasangan Calon Presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto yang kalah dalam hasil KPU.
Dalam pembicaraan dengan Mahfud, Akbar mengatakan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap hasil pilpres tidak mudah. Namun hal itu bisa dilakukan karena ketidakpuasan atas kinerja KPU.
“Besoknya, saya bertemu dengan Mas Bowo (Prabowo), saya juga mengajak dua tim itu untuk berdiskusi disitu, tim juga menjelaskan secara hukumnya, Mas Bowo juga sepakat. Kemudian di situ juga ada Hasyim, bahkan beberapa poin yang diajukan oleh kami ditambah oleh Mas Bowo,” lanjutnya.
Dalam pertemuan tanggal 22 Juli yang menyepakati walk out dan rencana gugatan ke MK itu menurut Akbar dihadiri oleh semua partai koalisi Gerindra, yaitu dari Partai Amanat Nasional (PAN) meskipun yang hadir bukan Hatta Rajasa, dari Persatuan Pembangunan (PPP), bahkan dari Partai Demokrat yaitu Max Sopacua.
Hal itu disampaikan Akbar Tanjung menyusul tudingan, dia yang mengusulkan walkouttimnya dari KPU sebelum pemenang pilpres diumumkan.
