Minggu, 10 Agustus 2014 , 21:46:00 WIB
PKB: Menteri Merangkap Pengurus Partai Tidak Masalah
Laporan: Ujang Sunda
9 2
RMOL. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menunjukkan ketidaksetujuan dengan keinginan Jokowi agar menteri lepas dari partai.
PKB beralasan, tidak ada aturan baik undang-undang maupun peraturan pemerintah yang melarang seorang menteri merangkap jabatan sebagai pengurus partai.
"Menteri yang merangkap sebagai pengurus partai tidak melanggar konstitusi," ucap Ketua DPP PKB Malik Haramain kepada Rakyat Merdeka Online sesaat tadi (Minggu, 10/8).
Malik memahami keinginan Jokowi agar menteri melepas baju partai adalah untuk efektivitas kinerja pemerintahan. Namun dia memastikan, kinerja menteri yang merangkap di partai akan tetap efektif.
"Selama ini banyak menteri yang juga pengurus partai kinerjanya bagus. Tapi justru ada menteri yang bukan pengurus partai, kinerjanya tidak efektif," ucapnya.
Menurut Malik, efektivitas kinerja pemerintahan itu terletak dari kemampuan manajemen dan mengorganisir birokrasi. Untuk urusan ini, orang partai lebih jago, karena sudah banyak organisasi. Jadi, tidak harus menteri parpol mundur dari kepengurusan partai.
Malik juga menjamin, nama-nama calon menteri yang disodorkan PKB adalah orang yang berkualitas super dan telah teruji. Mereka adalah kader terbaik yang sudah diseleksi dengan tolok ukur dan kualifikasi tinggi. PKB berani menjamin bahwa nama-nama yang disodorkan akan mampu melaksanakan tugas kementerian dengan baik.
"Itu jaminan dari kami. Karena kami tidak sembarangan dalam menempatkan orang," tandasnya.[dem]
.
.
