Sejak tanggal 09 Juli sore, berdasarkan hasil quick count, Jokowi-Jusuf Kalla sudah ditetapkan sebagai pemenang pemilu tahun ini. Meski terjadi pro dan kontra secara khusus kubu Prabowo-Hatta sebagai pihak yang kalah, namun tanda-tanda bahwa hasil quick count tidak jauh beda dengan real count yang akan diumumkan besok oleh KPU sepertinya tidak jauh berbeda. Sejauh ini beredar kabar bahwa Jokowi berhasil memenangi pemilu dengan jumlah suara 52.51 % sedangkan Prabowo-Hatta 47.49 %. Melihat hasil ini, partai-partai lain yang sebelumnya saling berseberangan pun mulai mendekatkan diri, merapatkan barisan ke kubu Jokowi-JK. Beberapa partai yang diberitakan berniat berkoalisi adalah PKS, Demokrat dan Golkar. Meski sebelumnya partai-partai pendukung Prabowo sudah mendeklarasikan koalisi merah putih, akan tetapi tidak menutup kemungkinan mereka keluar dan memilih bergabung dengan Jokowi. Isu itu sendiri tidak dipungkiri oleh Jokowi, ia mengatakan tidak akan menolak apabila ada partai yang mau bergabung dengannya di pemerintahan. "Masa ada yang dukung, kita nggak mau. Kan nggak seperti itu. Kan sudah saya sampaikan kita ini terbuka untuk siapa pun," ucap Jokowi dalam liputan6.com tiga hari yang lalu. Reaksi partai lain yang patut ditunggu tentu partai “lawan langsung” dari PDIP, yaitu Gerindra. Sejak bergulirnya pesta demokrasi beberapa bulan yang lalu, hubungan kedua partai memang tidak harmonis. Hal ini ditengarai oleh “penghianatan” yang dilakukan oleh Megawati sebagai pimpinan PDIP terhadap Prabowo Subianto. Adalah perjanjian batu tulis yang disepakati pada tahun 2009, bahwa keduanya harus bergantian menjadi capres dan cawapres dalam dua periode pemilu. Sayangnya PDIP sendiri justru mengusung calon presidennya sendiri yaitu Jokowi yang notabene Prabowo sendiri memiliki “andil” dalam mengangkat namanya menjadi terkenal. Kemenangan Jokowi yang sudah di depan mata, ternyata memaksa Prabowo harus merapat juga dengan Megawati sebab, Jokowi yang telah/akan menjadi presiden membawa keuntungan lain bagi Gerindra. Kadernya, Ahok akan menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan posisi Jokowi. Dalam hal ini, dibutuhkan seorang wakil gubernur yang akan mendampingi Ahok menjalankan pemerintahan. Maka mau tidak mau Prabowo-Mega harus “berdamai” untuk memutuskan siapa yang akan menjadi wagub. Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bahwa keduanya harus duduk bersama, kalau tidak, bisa-bisa nanti tidak ada wagub apabila keduanya tidak mau berdamai. Tanpa tanda tangan Prabowo atau Mega, kata Ahok tidak bisa salah satu dari keduanya memilih wagub. Ia juga mengatakan bahwa dirinya tidak mau kalau sampai tidak ada yang mendampinginya di pemprov DKI (Kompas.com) Sungguh menarik memang, Ahok sepertinya akan menjadi juru damai antara Prabowo-Mega setelah pengumuman hasil pemilu besok 22 Juli 2014 oleh KPU. Kita lihat saja....
