PKS, Sudahlah !
26 Jul 2014 | 11:25
Setelah kata “Bocor….”, kini “ Curang….” Menjadi main menu pembicaran kubu Prabowo Hatta menyikapi hasil rekapitulasi pilpres oleh KPU.
Publik heran atas tuduhan kecurangan yang tiba-tiba diteriakkan hingga pidato yang diunggah di Youtube. Pasalnya hingga tanggal 19/07/2014 pihak Prabowo-Hatta masih yakin dengan klaim kemenangan mereka berdasarkan rekapitulasi C1 internal milik PKS dan mereka juga telahmelaksanakan acara ibadah syukur kemenangan di JCC dengan klaim kemenangan 1.6% selisih suara dari pasangan Jokowi-JK.
Sehari setelah pilpres yakni tanggal 10-07-2014 PKS sendiri mengklaim sudah mendapatkan hasil rekapitulasi berbasis C1 yang mereka klaim dikumpulkan oleh relawan mereka dari seluruh TPS. Luar biasa!!! Dalam tempo 1 hari rekap setengah jutaan TPS mampu dikumpulkan oleh PKS. Benar-benar menggelikan. Sampai akhirnya terdeteksi bahwa klaim rekapitulasi tersebut sama persis dengan hasil survey yang mereka sudah pernah keluarkan tanggal 05-07-2014 sampai dengan koma nya.
Melihat kejanggalan ini publik ramai-rama mempertanyakan rekap dimaksuddi media sosial hingga akhirnya publikasi yang disinyalir sebagai kebohongan ini segera dihapus walaupun jejaknya tidak bisa dihilangkan.
Dengan dalih KPU tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu untuk melakukan PSU di lima ribuan TPS di Jakarta dan kemudian di beberapa provinsi termasuk Jateng & Jatim mereka kemudian menyimpulkan bahwa KPU selaku penyelenggara pemilu tidak netral sehingga mereka menarik diri dari proses rekapitulasi. Bahkan yang paling anyar mereka menuding ulah hacker dari Warga Negara Tiongkok dan Korsel yang telah menggelembungkan suara untuk pasangan Jokowi-JK dan hal ini membuat Kedubes Korsel mendatangi rumah Polonia mempertanyakan klaim kubu Prabowo yang mana sebelumnya hal ini juga telah dibantas oleh Mabes Polri.
http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/07/23/269595153/5-Tudingan-Prabowo-Versus-Fakta-Pemilu-
Mengherankan, bisa-bisanya mereka mengingkari proses rekapitulasi berjenjang di KPU yang mana dari mulai PPS, sampai provinsi yang mereka ikuti dan terima walaupun kemudian di DKI mereka menolak tanda tangan rekapitulasi sebagai langkah awal penolakan hasil pilpres 2014.
Perlu diingat bahwa dasar perhitungan yang digunakan KPU adalah hasil rapat pleno berjenjang mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi jadi percuma menuding hacker yang dapat menggelembungkan suara karena hacker tidak ikut dalam rapat pleno perhitungan suara.
Namun lagi-lagi mereka berdalih bukan hasil yang mereka persoalkan tetapi proses pilpres yang tidak jujur dan adil.
Ada apa sebenarnya dengan data PKS ? Jika benar mereka menang berdasarkan rekapitulasi C1 yang mereka klaim sudah kumpulkanbukankah semestinya jauh sebelum tanggal 22 ketika hasil pengunggahan di website KPU sudah mencapai 90% lebih mereka sudah dapat mendeteksi adanya kejanggalan dengan membandingkan data C1 yang mereka miliki dengan melakukan rekapitulasi TPS-TPS yang mereka anggap bermasalah berdasarkan bukti formulir C1 yang mereka punya sehingga KPU & Bawaslu bisa segera melakukan pengecekan.
Sekali lagi, pasangan capres nomor 1 terlalu percaya diri data PKS. Mereka lupa bahwa sebelumnya PKS sudah pernah mengklaim demikian namun hanyalah klaim semata bukan fakta yang sebenarnya. Bahkan Mahfud MD mengatakan data PKS itu tidak pernah ditunjukkan kepadanya atau kepada tim pemenangan yang lain.
Tanggal 22 Juli sebagaimana yang dijadwalkan oleh KPU untuk penetapan hasil rekapitulasi dan penetapan calon terpilih, klaim data PKS ternyata kemudian terbukti jauh dari klaimberdasarkan hasil rekapitulasi akhir oleh KPU dengan selisih 8.4 Juta suara.
Mengingat pasangan nomor urut 1 sangat mengandalkan data dari PKS,dan hari Kamis 24/07/2014 prabowo mendatangi markas PKS guna melihat langsung data yang dimiliki oleh PKSyang konon katanya lebih akurat dari data KPU yang membuat kita teerperangah bagaimana mungkin PKS memiliki data yang lebih akurat dari KPU selaku penyelenggara pemilu.
Apa yang mendasari PKS sedemikian ngoto agar Prabowo menjadi presiden?
Publik sudah membaca bahwa jauh-jauh hari sebelum Pilpres ada keengganan PDIP untuk bekerjasama dengan PKS, dan tentu hal ini bukan tanpa alas an mengingat tingkah politik politisi PKS selama ini dan juga agenda tersembunyi partai ini yang hendak membelokkan arah NKRI dan Pancasila.http://www.change.org/id/petisi/tolak-pks-di-pemerintahan-menolak-pks-masuk-gerbong-pemerintahan-jokowi-jusuf-kalla
Memang masih ada peluang untuk mengajukan gugatan sengketa pilpres ke MK namun sebagaimana pernah dinyatakan oleh ketua timkamnaspasangan ini pak Mahfud MD, tidak ada gunanya maju ke MK karena beliau tahu persis proses di MK dan ini menyangkut 8.4 juta suara dan tentu tidak mudah membuktikan kecurangan apalagi hanya bersifat asumsi tanpa bukti sahih. Jadi sama saja hanya usaha menjaring angin.
Mencermati koalisi pengusung pasangan Capres tidak dapat disangkal PKS lah partai yang paling solid mendukung Prabowo-Hatta dan sangat kelihatan bahwa mesin partai all out mendukung pasangan ini. Demikian juga timses Prabowo-Hatta sangat berharap banyak pada PKS termasuk struktur partai hingga di desa/kelurahan yang bergerak untuk memenangkan Prabowo Hatta dan juga sangat diandalkan guna mengawasi dan mengumpulkan data perhitungan di setiap TPS.
Namun untuk kali ini ada sesuatu yang salah dengan data yang menjadi rujukan timses Prabowo-Hatta sebab real count KPU mengatakan lain dan selisihnya terlalu jauh untuk bisa disebut sekedar kesalahan biasa. Apakah PKS juga ikut-ikutan menggunakan cara –cara yang digunakan lembaga survey yang sebelumnya mendeklarasikan Prabowo-Hatta sebagai pemenang di quickcount? Dan penyajian data yang tidak benar ini tentu sangat menyakitkan bagi pak Prabowo karena sebelumnya dia telah meyakinkan dirinya dan memanjakan perasaan konstituennya bahwa beliaulah pemenang berdasarkan data PKS.
Melihat realita ini maka semestinya PKS bertanggung jawab secara moral guna menenangkan kembali kondisi pak Prabowo yang tentu melakukan tindakan-tindakan seusai pilpres dengan berdasarkan masukan yang dia terima dari orang-orang disekitarnya.Namun PKS bukannya menenangkan situasi malah memanas-manasi dengan modal data yang katanya mereka miliki guna memaksakan klaim kecurangan dan menebar opini bahwa merekalah pemenang pilpres.
Perlu dipertanyakan apakah Indonesia membutuhkan tipe partai yang demikian?
Saatnya Indonesia belajar dari rakyat Mesir sebelum terlambat!
