JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah tokoh lintas agama kembali mengajukan lima tuntutan kepada pemerintahan Susilo Bambang Yudhonono guna menyikapi berbagai masalah yang dialami bangsa saat ini. Lima tuntutan tersebut disampaikan dalam pernyataan sikap tokoh lintas agama dalam konferensi pers "Refleksi Hari Kebangkitan Nasional Bersama Tokoh-tokoh Lintas Agama: Menuju Kebangkitan Sejati, Mencegah Kebangkrutan Nasional" di Aula Akademi Jakarta, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Kamis (19/5/2011).
Dalam pernyataan sikap tersebut, mereka menuntut pejabat publik yang memikul tanggung jawab untuk memimpin bangsa agar tanpa pamrih dan tanpa ragu-ragu menempatkan kebijakan yang mereka ambil dengan sejelas-jelasnya atas dasar empat pilar kebangsaan, yakni UUD '45, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.
"Kami juga mengharapkan agar pemerintah menghentikan pembiaran terhadap kekerasan atas nama kelompok-kelompok garis keras yang beringas. Karena, kekerasan atas nama agama dan atas nama apa pun tidak boleh dibiarkan berlangsung," kata Wakil Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama M Imdadun Rahmat.
Imdadun menambahkan, pemerintah juga harus mengubah arah perekonomian Indonesia agar rakyat kecil dapat merasakan bahwa mereka bisa maju dan hidup layak. Namun, menurut dia, perubahan tersebut harus dikomunikasikan dengan jelas dan jujur agar tidak mengingkari ekonomi yang diamatkan oleh konstitusi.
"Menurut kami, dua sektor perekonomian yang harus diperbaiki adalah sektor pertanian dan perindustrian karena dua sektor tersebut merupakan salah satu sektor penting untuk menjadi lapangan kerja bagi sebagian rakyat Indonesia," tambahnya.
Selain itu, lanjut Imdadun, pemerintah juga harus berani memberikan prioritas tertinggi pada pengakhiran korupsi dan pembebasan perpolitikan Indonesia dari politik uang. Dalam hal tersebut, ia mengharapkan badan legislatif memberikan dukungan penuh dan menguatkan kekuasaan badan-badan pemberantasan korupsi.
"Terakhir, pemerintah harus menjadi pengawal keadilan untuk seluruh rakyat tanpa diskriminasi apa pun, tanpa ketakutan terhadap pengaruh kekuasaan dan bisnis apa pun, sesuai dengan prinsip bahwa semua negara sama kedudukannya di hadapan hukum," jelasnya.
Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mukti mengatakan, para tokoh lintas agama ini bersuara bukan untuk menyerang pemerintahan saat ini. Ia mengungkapkan, tuntutan tersebut merupakan upaya untuk menyelamatkan negara Pancasila keluar dari ancaman kebangkrutan nasional.
"Karena kami semua ini membutuhkan pemimpin yang sungguh-sungguh ingin bangkit dari kelumpuhan kepekaan moral. Kami harapkan saja ini semua bisa didengar oleh pemerintahan sekarang," pungkasnya.
Beberapa bulan silam, para tokoh lintas agama juga melayangkan kritik keras kepada pemerintahan SBY yang dinilai berbohong dan mengingkari sejumlah janjinya.
