Kalau musim Timur sudah datang maka angin akan membawa apa saja ke arah barat negara kita, salah satunya ke Malaysia. Dan yang diboyong ke negara jiran itu tiap tahunnya ngga tanggung-tanggung, asap putih pekat hingga menutupi jarak pandang sejauh 5 meter.
Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan ternyata hanya mengaku ‘malu’ saja soal kebakaran lahan dan hutan yang menimbulkan asap sampai ke Malaysia. Apa lagi kebakaran lahan dan hutan ini sudah menjadi agenda rutin setiap musim kemarau di Riau dan wilayah di sekitarnya, seperti Jambi, Sum Sel atau pun Lampung.
Dan siapa yang ditunjuk hidung atas asbab ini? Ya jelas bukan pemerintah, dong, kalau urusan salah itu ya masyarakat, katanya. Menurut Zulkifli, kebakaran lahan dan hutan terjadi karena adanya pembukaan ladang pertanian masyarakat. Sistem pembukaan lahan dengan pola membakar ini, telah menimbulkan kabut asap tebal yang menyelimuti seluruh wilayah Riau.
Dan rapat pun digelar oleh 4 menteri yang terdiri dari Menko Kesra, Menteri Pertanian, Meneg LH dan Menhut perlu melakukan rapat koordinasi terkait masalah kebakaran lahan dan hutan. Rapat seperti ini pernah dilakukan pada masa sebelumnya, dan biarpun ada ketok palu untuk solusinya, tetap saja‘agenda rutin’ produksi asap tersebut masih dengan leluasanya berjalan hingga saat ini.
Beda dengan era sebelumnya, saat ini pejabat pemerintah justru membela sang pemilik HTI dan pemilik lahan perkebunan, yang konon investornya malah dari negeri jiran juga. Jika diketahui ada perusahaan yang melakukan pembakaran lahan, maka pemerintah akan menindak tegas.
Sebenarnya ada beberapa hal yang menyebabkan pembakaran hutan atau lahan ini. Pada kasus penanggulangan kebakaran hutan di Lampung yang pernah saya ikuti, penyebab lainnya adalah provokator antar pemilik lahan, ini terkait dengan tapal batas lahan. Hal lainnya kondisi tanaman kering kerontang yang rentan terbakar.
Kalau teknik pembakaran lahannya baik dan benar maka tak ada kejadian yang menyebabkan polusi asap yang menyebar hingga ke Malaysia.
Salam Damai untuk Malaysia.
